GARUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin mengajak seluruh pihak untuk bersama melakukan monitoring pembangunan sekolah.
Menurutnya, masyarakat diperkenankan untuk melakukan monitoring termasuk menanyakan anggaran dan spesifikasi dalam pembangunan sekolah.
“Masyarakat boleh lakukan monitoring, setiap pembangunan itu harus ada direksi kit, siapa pelaksananya? sampai kapan pelaksanaan pembangunannya? nilai anggarannya berapa? gambarnya bagaimana dan lain-lain,” katanya.
Menurut Ahab, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk monitoring pembangunan sekolah.
Baca Juga:Ahab Sihabudin Tekankan Pembangunan Tanpa Merusak Ekosistem AlamRatusan Kepala Daerah Raih UHC Awards 2026 atas Komitmen Lindungi Warga lewat JKN
“Kepala sekolah di tingkat SMA-SMK maupun SLB juga jangan sampai ada yang arogan, apabila ada pungutan segera laporkan,” katanya.
Ia pun tidak segan mendorong masyarakat jika ada Kepala Sekolah yang nakal, kurang baik akhlak dan bahasanya, maka yang bersangkutan sebaiknya diganti.
Dalam postur akhir KUA-PPAS 2026, anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp 6,3 triliun, sebesar Rp500 miliar diantaranya untuk pembangunan unit sekolah baru dalam rangka memperluas akses pendidikan di Jawa Barat. (*)