GARUT — Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Garut mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Garut harus mengubah strategi pembangunan agar anggaran yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menyikapi penurunan TKD tersebut, arah pembangunan Kabupaten Garut pada tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta pemerataan prasarana dasar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa besarnya koreksi TKD berdampak langsung pada skala prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga:Bupati Garut Tambah Alokasi Dana untuk PramukaAhab Sihabudin Ajak Partisipasi dan Gotong Royong Sukseskan Koperasi Merah Putih
“Karena sekarang TKD terkoreksi cukup besar. Kalau sebelumnya sekitar Rp75 miliar, sekarang koreksinya mencapai sekitar Rp400 miliar. Ini tentu membuat ruang fiskal kita jauh lebih kecil,” ujar Natsir, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, prioritas pembangunan tahun 2027 akan diarahkan pada program-program yang langsung mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, serta pemerataan prasarana dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
“Prioritas kepala daerah adalah peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan pemerataan prasarana dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Karena itu menjadi fondasi pembangunan Kabupaten Garut, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Selain itu, pembangunan fisik juga akan lebih diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah daerah, lanjut Natsir, akan mendorong pengembangan potensi lokal yang dimiliki Garut.
“Sebetulnya kita punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Karena itu pemerintah mencoba menciptakan ekosistem agar ekonomi kreatif bisa berjalan dan berkembang,” ujarnya.
Untuk memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan kondisi fiskal, Bupati dan Wakil Bupati Garut disebut turut turun langsung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah sekaligus mengarahkan usulan pembangunan agar lebih fokus pada kebutuhan yang paling prioritas.
Baca Juga:Pengurus Baru PHRI Garut Dilantik, Bupati Dorong Sinergi Bangun PariwisataDua Anggota Polri Gugur Saat Misi Kemanusiaan, Polres Garut Gelar Shalat Ghaib
“Sekarang pimpinan daerah hadir langsung dalam musrenbang kecamatan. Hari ini Wakil Bupati hadir, ke depan Bupati juga akan hadir bergantian. Semua hasil musrenbang dari desa sampai kecamatan didengar langsung oleh kepala daerah. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana kepala daerah jarang hadir dalam musrenbang kecamatan,” pungkasnya. (Feri CItra Burama)