GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut harus kembali melakukan penyesuaian anggaran setelah pemerintah pusat memotong Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Meski APBD Garut ditetapkan sebesar Rp4,6 triliun, efisiensi dipastikan hanya menyasar belanja rutin dan tidak berdampak pada program prioritas daerah
Pemotongan TKD oleh pemerintah pusat ditahun 2025 sekitar Rp436 miliar, sertaa kebijakan serupa kembali diberlakukan untuk tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Garut, Saepul Hidayat, sebelumnya menyampaikan bahwa APBD Garut tahun 2026 di angka Rp4,6 Triliun, dan itu sudah hasil pemotongan TKD dari pusat.
Baca Juga:Kasus Pungli di Pantai Santolo Jadi Perhatian Disparbud GarutSuper Flu Jadi Perhatian, Ini Penjelasan Dinkes Garut Soal Kondisi Terkini
“Ya kalau untuk 2026 kan sudah ditetapkan, jadi angka yang sementara memang Rp4,6 triliun yang sudah ditetapkan. Ya itu sudah dipotong, 4,6 triliun itu sudah pemangkasan dana transfer,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pemotongan TKD ini tidak sama sekali berdampak kepada setiap program Pemkab Garut, seperti ke Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan. Namun, hanya mengurangi belanja yang sifatnya rutin.
“Kalau secara program tidak difokuskan pada satu program tertentu, hanya ini mengurangi terkait dengan belanja-belanja yang sifatnya rutin. Seperti halnya perjalanan dinas dikurangi, makan minum dikurangi, kemudian untuk pengadaan pakaian-pakaian itu ditiadakan,” sebutnya.
Menurut Saepul, program Pemkab seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur tidak ada pengurangan, karena sudah sesuai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KAU-PPAS).
“Kalau yang seperti itu ya sebetulnya tidak ada pengurangan, artinya memang sesuai dengan rencana di dalam penyusunan KAU-PPAS,” ucapnya.
Meski begitu, Saepul memastikan bahwa setiap program Pemkab Garut akan berjalan seperti biasanya, meskipun ada pemotongan TKD.
“Tidak ada hal yang berpengaruh, hanya pengurangan terkait dengan belanja-belanja yang simpatnya rutin saja,” tambahnya.
Baca Juga:Bupati Garut Sebut APBD 2026 Rp4,6 Triliun Siap Dipublikasikan ke PublikCatat! Jadwal Libur Sekolah 2026, Ramadan dan Lebaran Diperkirakan Maret
Pemotongan TKD ini otomatis semua aspek akan terkena efisiensi, Saepul membenarkan bahwa memang semua unsur pemerintahan di Kabupaten Garut akan terkena dampak dari efisiensi.
“Ya kalau itu semuanya terkena, tidak bisa difokuskan kepada salah satu SKPD ya, semuanya juga terkena dampak efisiensi,” katanya.
Ketika disinggung terkait evaluasi janji politik ditengah penyusutan anggaran, Saepul menambahkan bahwa sudah diakomodir di dalam APBD, dan dilakukan secara bertahap.