GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya peran strategis Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai mitra pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di Kabupaten Garut.
Hal tersebut disampaikan Syakur saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) XII Pimpinan Cabang Muslimat NU Garut Tahun 2025 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Huda, Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kaler, Sabtu (27/12).
Dalam sambutannya, Syakur menyoroti kondisi kesejahteraan masyarakat Garut yang masih memerlukan perhatian serius.
Baca Juga:Antisipasi Lonjakan Arus Libur Panjang, Polres Garut Lakukan Rekayasa Lalu Lintas, One Way Diterapkan 9 KaliTak Sekadar Pelengkap Masakan, Ini Deretan Manfaat Daun Melinjo untuk Kesehatan
Ia menyebutkan berdasarkan data terkini, sekitar 317 ribu warga Garut masih berada pada kategori Desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah.
“Kelompok Desil 1 ini umumnya tidak memiliki aset, tidak mempunyai rumah layak huni, tidak memiliki akses sanitasi, dan tingkat pendidikan kepala keluarganya pun banyak yang belum lulus sekolah dasar,” ujarnya.
Syakur menjelaskan bahwa jika dihitung dari Desil 1 hingga Desil 5, jumlah warga Garut yang masih membutuhkan intervensi bantuan sosial mencapai sekitar 1,8 juta jiwa.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak mungkin ditangani oleh pemerintah daerah seorang diri.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan mitra-mitra strategis yang memiliki kapasitas dan jaringan di masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.
Oleh karena itu, Syakur berharap kepengurusan baru Muslimat NU Garut dapat menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Pemerintah Kabupaten Garut.
Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk menginstruksikan dinas-dinas terkait agar dapat bersinergi langsung dengan Muslimat NU dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:5 Angkringan Favorit di Garut, Tempat Nongkrong Murah dan NyamanKaleidoskop 2025: Kasus Bullying Tragis hingga Kehilangan Nyawa
“Saya berharap pengurus yang baru bisa lebih sering berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Selain isu kesejahteraan, Syakur juga menitipkan perhatian khusus terhadap persoalan kesehatan, terutama Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Meski tren AKB mulai menunjukkan penurunan, ia menilai peran organisasi kemasyarakatan seperti Muslimat NU sangat dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat.
“Tugas kita bersama adalah memastikan masyarakat, khususnya ibu hamil, mau dan sadar untuk memeriksakan kehamilan ke bidan atau puskesmas. Fasilitas kesehatan sudah tersedia, BPJS pun ada, sehingga persalinan bisa dilakukan secara aman dan gratis,” imbuhnya.