GARUT – Wakil Sekjend DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, Dadel Lukman Nurhakim, mendorong dapur MBG bisa memasukkan menu ikan laut dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diantara jenis ikan laut yang menurut Dadel bisa masuk dalam MBG adalah cumi dan udang. Kelebihan cumi dan udang menurutnya dari sisi harga relatif murah, kemudian ikan ini juga tidak ada tulang, sehingga tidak perlu difillet seperti jenis ikan lainnya.
“Kelebihan Cumi dan udang itu harganya relatif standar, sama dengan harga ikan air tawar. Kemudian cumi dan udang itu tidak berduri (tidak ada tulang) sehingga tidak menyulitkan dapur harus difillet seperti ikan lainnya,” ujar Dadel (24/12).
Baca Juga:Apel Siaga Nataru 2025–2026, Lapas Garut Tegaskan Komitmen BERSINAR dan Pengamanan MaksimalPergi Liburan Tenang, Ini Cara Ampuh Agar Rumah tetap Bersih dan Bebas Bau
Dadel juga sekaligus meluruskan pernyataan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Garut Beni Yoga yang sebelumnya menyatakan bahwa ikan laut mahal dari sisi harga, sehingga sulit masuk di MBG.
Menurut Dadel, jika berbicara harga, sebetulnya ikan laut cukup variatif. Untuk ikan yang ukuran besar memang harganya relatif mahal dan sulit masuk MBG. Namun untuk ikan dengan ukuran kecil, harganya masih terjangkau dan sangat memungkinkan masuk di menu MBG.
“Contohnya udang, itu memang mahal, tapi yang ukurannya besar. Untuk MBG kan kita cukup udang yang size kecil. Dari pengalaman kita itu satu anak bisa dikasih 4 ekor udang ukuran kecil. Harganya masih masuk,” katanya.
Untuk menentukan masuk atau tidaknya ikan laut dalam menu MBG, menurut Dadel, Pemerintah daerah harus duduk bersama dengan pelaku usaha perikanan dan BGN. Karena yang lebih tahu teknis di lapangan adalah para pelaku usaha perikanan.
Hal ini juga sekaligus untuk memberikan kekuatan dalam intervensi Pemerintah daerah di program MBG. Menurutnya pemerintah daerah perlu melakukan intervensi dan mempunyai semacam regulasi di daerah. Karena Dadel mengungkapkan, selama ini tampaknya pemerintah daerah tidak mempunyai kekuatan apapun di MBG.
“Karena secara kebijakan pemerintah daerah tidak ada kebijakan karena regulasinya kan ditentukan pusat,” ungkapnya.