GARUT – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sejatinya memang dipilih langsung oleh rakyat, namun untuk kedepan muncul wacana akan dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Garut komisi II, Riki Muhamad Sidik, mengatakan bahwa pihaknya mengikuti keputusan dari partai pusat.
“Antara setuju dan tidaknya kami DPRD tetap mengikuti aturan yang di atas, aturan partai yang di atas karena memang kami representasi kepanjangan dari partai, apapun yang dibuat oleh pemerintah pusat terutama partai kami di atas misalnya DPRD yang di atas ya kami mengikuti saja,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruangan Komisi II DPRD Garut belum lama ini.
Baca Juga:Curi Puluhan Semangka di Kebun Warga, Pemuda Cikelet Diamankan PolisiGuna Antisipasi Bencana, Kapolres Garut Tinjau Peralatan Darurat
Menurutnya, jika sistem pilkada dilakukan oleh DPRD otomatis akan mewakili suara rakyat juga, karena DPRD sendiri pun dipilih oleh rakyat.
“Ya mewakili karena memang DPRD sendiri dipilih oleh rakyat, jadi DPRD mewakili rakyat,” katanya.
Ia menyebutkan, bahwa jika mekanisme pilkada dipilih oleh DPRD, maka jelas tidak akan ada politik uang.
“Sangat tidak ada, sangat tidak ada politik uangdisitu, karena memang kalau dipilih langsung oleh DPRD, itu kan nanti ada di pusat,” sebutnya.
Selanjutnya, pihaknya pun secara terbuka menyatakan siap jika dipilih oleh rakyat sebagai pemegang mandat moral untuk menentukan kepala daerah.
Maka dari itu, kata Riki Badan Kehormatan (BK), yang bertugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD serta anggotanya.”Yang mengawasi ya BK, yang menindaknya mungkin sama BK juga,” tambahnya.
Riki menyampaikan, bahwa sangat diperlukan uji kelayakan dan kepantasan. “ya, sangat perlu,” tambahnya.
Baca Juga:Penemuan Mayat Bayi Gegerkan Warga Karangpawitan GarutTK Al-Wasilah Dibobol Pencuri, Pelaku Berhasil Diringkus Polisi
Selanjutnya, kata Riki, bahwa DPRD Garut dinilai memiliki rekam jejak politik yang bersih. “Menurut saya punya rekam jejak politik bersih ya,” katanya.
Jika masyarakat menolak pilkada dipilih oleh DPRD, menurutya melihat apa yang sudah menjadi aturan dari partai pusat, apa yang diinginkan oleh partai, karena setiap partai pasti memiliki ketua umum.
“Iya betul. Pasti akan ada gejolak gitu kan, kalau kami nanti melihat yang sudah menjadi aturan dari pusat aja, karena kami punya partai, apa yang nanti disuruh sama partai, kalau memang partai harus membela rakyat, menginginkan untuk dipilih oleh rakyatnya, maka kami ikuti rakyat, kembalikan lagi, karena kita punya ketua umum,” jelasnya.