GARUT – Kabupaten Garut pernah mengembalikan uang negara sebesar Rp5 miliaran rupiah pada tahun 2024 dari alokasi yang diberikan untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di lapangan, banyak ketidaksesuaian dokumen persyaratan yang dimiliki PKBM dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada sejumlah uang negara yang harus dikembalikan.
“Iya itu tahun 2024, kita mengembalikan uang negara Rp5 miliaran. Itu karena kekurangan dokumen-dokumen persyaratan,” ujar Iyan Sopian Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas), Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, usai audienai di Komisi IV DPRD Garut (10/12).
Baca Juga:Saat Kulit Butuh Tampilan Fresh & Glowing Sepanjang Hari, Cushion Ini Jadi Jawaban Paling PraktisPungli Ancam Kenyamanan Wisata Jelang Nataru 2025, Disparbud Garut Perketat Pengawasan
Sejak saat itu, Dinas Pendidikan Garut pun terus berbenah melakukan cek lapangan atau verifikasi langsung ke lapangan terhadap banyaknya temuan PKBM yang dilaporkan masyarakat.
Budi Juanda dari LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) DPC Garut, meminta kepada Dinas Pendidikan Garut untuk mengusut tuntas terkait temuan ini.
Ia berharap temuan ini tak hanya dilihat dari sisi administratif saja, melainkan juga dilihat dari sisi tindak pidana.
Pasalnya, kata Budi, adanya pengembalian uang negara sebesar Rp5 miliar, kemungkinan juga dikarenakan adanya penggelembungan data yang disengaja untuk meraup kepentingan pribadi pengelola PKBM.
Supaya memberikan efek jera, menurutnya masalah ini juga harus dilaporkan oleh Dinas Pendidikan kepada aparat penegak hukum.
“Kami melihat di sini ada dugaan penggelembungan data siswa. Setelah diverifikasi, tidak sesuai fakta di lapangan,” katanya. (Feri)