Oleh: Reni Rahmawati (NPM 20240000114), Mahasiswa Universitas Indonesia Maju, Program Pendikan Magister Kesehatan Masyarakat
STUNTING merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Garut, prevalensi stunting yang masih berada pada tingkat memprihatinkan menandakan adanya tantangan struktural dalam pemenuhan gizi, akses pelayanan kesehatan dasar, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga.
Dampak dari permasalahan ini bukan hanya terlihat dari aspek fisik dan kognitif anak, tetapi juga memengaruhi kapasitas produktif generasi mendatang, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing ekonomi daerah.
Berbagai literatur menunjukkan bahwa stunting berkorelasi kuat dengan penurunan kemampuan belajar, rendahnya capaian pendidikan, dan menurunnya produktivitas pada usia dewasa. Anak yang mengalami kekurangan gizi kronis memiliki peluang lebih besar untuk memasuki sektor pekerjaan berupah rendah dan informal, sebuah kondisi yang sudah menjadi tantangan struktural di Garut.
Baca Juga:Program Rehabilitasi Rutan Garut Berikan Dampak NyataRutan Garut Gelar Kelas Lawan Buta Huruf, Enam Warga Binaan Mulai Belajar Membaca
Dengan demikian, stunting bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan variabel penentu kualitas modal manusia (human capital) yang akan berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Karakteristik wilayah Garut yang memiliki disparitas akses pangan, sanitasi, serta layanan kesehatan memperkuat kompleksitas masalah ini. Pada sebagian wilayah, rendahnya kualitas air bersih dan sanitasi berkontribusi terhadap tingginya kejadian infeksi, yang pada gilirannya menghambat penyerapan gizi pada anak.
Pada keluarga berpenghasilan rendah, pola konsumsi dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga memperburuk potensi terjadinya stunting. Persoalan ini menunjukkan bahwa determinan stunting bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Garut telah menjalankan berbagai intervensi terintegrasi, seperti penguatan posyandu, peningkatan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pendampingan keluarga melalui program percepatan penurunan stunting.
Namun efektivitas kebijakan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, penguatan sistem pemantauan, serta peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu, faktor perilaku dan pengetahuan keluarga mengenai gizi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tetap menjadi isu sentral yang memerlukan pendekatan edukatif berkelanjutan.
Dari perspektif ekonomi, stunting memiliki biaya sosial (social cost) yang jauh lebih besar daripada biaya intervensi pencegahannya. Berbagai penelitian memperkirakan bahwa negara atau daerah dapat kehilangan 2–3% PDB akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berasal dari masalah gizi kronis.