Ia menilai, proses seperti ini rentan menimbulkan dugaan keuntungan pihak tertentu, terutama ketika kualitas dan jumlah bahan tidak sesuai spesifikasi.
Asep menambahkan bahwa perbedaan harga bahan bangunan antar wilayah juga harus menjadi pertimbangan. Harga material di daerah terpencil tidak mungkin sama dengan daerah perkotaan.
“Harga di Banjarwangi tentu berbeda dengan harga di Tarogong Kidul. Karena itu transparansi sangat penting,” tambahnya.
Baca Juga:Kulit Kusam, Flek Membandel, dan Garis Halus Mulai Muncul? Serum Generasi Baru dari Korea Jadi SolusinyaRamalan Keberuntungan Shio Tahun 2026, Energi Kuda Api yang Membawa Perubahan Besar!
Asep berharap seluruh unsur desa, mulai dari RT/RW hingga LPM, benar-benar dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program rutilahu.
“Ini anggaran negara untuk warga miskin. Semua unsur desa harus dilibatkan agar ketika ada kekurangan bahan atau kendala, bisa dimusyawarahkan secara terbuka,” ujarnya.
Gapermas menilai, jika transparansi dan mekanisme verifikasi diperkuat, program rutilahu akan jauh lebih efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Muhamad Rizka)