Selain itu, Taofikrofie mengungkap adanya persoalan administrasi desa berupa hilangnya sekitar 60 lembar Letter C tanpa laporan resmi, yang menimbulkan ruang abu-abu bagi munculnya klaim baru. Karena itu, ia menilai setiap klaim harus diuji dengan data yang dapat diverifikasi.
Mediasi antara ahli waris dan PDAM sendiri sudah berlangsung sejak 2019. Bahkan, fasilitas air sempat disegel pada 2020 dan 2022 hingga mengganggu pelayanan ke masyarakat.
Tawaran kerahiman dari PDAM pun ditolak pihak ahli waris. Hingga akhirnya, perkara dibawa ke Pengadilan Agama Garut dan diputus pada 30 Januari 2024.
Baca Juga:Persigar Berhasil Melangkah ke Putaran Nasional Liga 4Tiga Shio Ini Paling Beruntung Besok 23 November 2025! Rezeki Berlimpah dan Kebahagiaan
Putusannya menyatakan gugatan ahli waris tidak dapat diterima (NO), sementara sebagian eksepsi tergugat dikabulkan menegaskan bahwa klaim ahli waris tidak memiliki dasar hukum kuat.
Terkait video nenek yang belakangan viral, Taofikrofie meminta masyarakat tidak terjebak emosi. Meski menyentuh sisi kemanusiaan, katanya, itu tidak bisa menjadi dasar tunggal penilaian kepemilikan lahan yang berkaitan dengan aset negara.
“Video bisa menyentuh hati, tapi persoalan aset negara harus dilihat dengan kacamata data, bukan semata-mata rasa. Kita hormati beliau, tetapi kebenaran tetap perlu pembuktian,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Taofikrofie mengajak semua pihak, terutama ahli waris yang merasa dirugikan, untuk kembali duduk bersama secara kepala dingin dan membawa dokumen resmi sebagai dasar pembahasan.
“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan adil, maka penyampaian harus holistik. Semua pihak harus memahami konteksnya dari awal sampai akhir. Saya yakin, kalau datanya dibuka dan dipahami, penyelesaiannya akan lebih terang,” katanya.(*)