GARUT – Setelah beberapa waktu lalu Pemerintah Daerah (Pemda) Garut melantik ribuan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, hingga saat ini masih menyisakan sekitar 2.000 guru yang masih belum jelas nasib kedepanya.
Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Abdul Mamol Faqih menyampaikan bahwa perwakilan guru di Garut ikut mendatangi istana presiden dan kemenpanrb guna menuntut agar segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Kemarin kami aksi ke istana presiden dan Kemenpanrb, aksi itu dilakukan oleh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita menuntut teman-teman untuk segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Mamol, Kamis (20/11).
Baca Juga:Pemprov Jabar Terapkan WFH, Pemkab Garut Tegaskan PNS Tetap Wajib Masuk KantorDiduga Akibat Korsleting Listrik, Sebuah Rumah di Cilawu Garut Hangus Terbakar
Hasilnya, kata Mamol, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpanrb, Aba Subagja, akan segera menerbitkan surat edaran kepada bupati dan walikota seluruh Indonesia untuk penuntasan gagalnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dan deputi SDM aparatur juga akan segera melakukan zoom dengan seluruh bupati, walikota dan BKD di seluruh Indonesia untuk teman-teman yang gagal CPNS kemarin dan tidak diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” katanya.
Dengan waktu yang hanya menyisakan kurang lebih satu bulan ini, Mamol mengungkapkan, bahwa ia belum bisa memastikan kejelasan nasib guru-guru tersebut.
“Dengan waktu yang sekarang ini kami masih belum tahu dan masih belum berani memastikan. Ya, belum jelas nasibnya,” ungkapnya.
Namun, ia berencana bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan berdiskusi dengan DPRD Garut untuk membahas terkait dengan persoalaan tersebut.
“Sebelum Januari 2026 harus sudah selesai urusan yang non ASN ini, tentunya harus ada solusi dan dalam waktu dekat ini kami akan duduk bersama dengan DPRD,” ucapnya.
Sementara itu, Mamol menambahkan bahwa sampai saat ini 2.000an guru yang nasibnya belum jelas itu masih mengajar seperti biasanya.
Baca Juga:Tuntutan Kenaikan UMK Menggema, Sekda Garut Khawatir Investor MundurTahun 2025, Pemeliharaan Jalan di Garut  Masih Jauh dari Harapan
“Tidak mungkin ada istilah dirumahkan. Karena di Garut sekarang dengan yang eksisting hari ini masih kekurangan 6.000an (guru), kalau yang 2.000an ini ikut dikurangi berarti kekuranganya akan menjadi 8.000 berarti sudah tidak mungkin,” pungkasnya. (Ale)