BANDUNG – Awal kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat sempat memunculkan harapan besar. Ia tampil dengan narasi perubahan dan ide-ide segar yang disiarkan melalui kanal YouTube-nya. Namun di balik menggema ke seluruh penjuru negeri, janji-janji besar mulai dipertanyakan realisasinya.
KDM alias Kang Dedi Mulyadi sapaan akrabnya, saat itu menggaungkan agar sekolah swasta membebaskan biaya untuk ijazah siswa yang masih tertahan.
Sebagai kompensasinya, tunggakan para siswa akan jadi tanggungan Pemprov Jabar. Kebijakan itupun disambut dengan gembira oleh seluruh kepala sekolah swasta. Namun tidak disangka, lain di mulut lain di hati. Kebijakan tersebut hanya isapan jempol belaka.
Baca Juga:Usai Lama Terhenti, Pemkab Garut Hadirkan Kembali CFD di Pusat KotaObjek Wisata Jati Pesona Ciwangi Ditutup Mendadak, Ekonomi Warga Terpuruk Tanpa Penjelasan
Dilansir dari Radar Cirebon, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat, Acep Sundjana mengatakan bahwa tunggakan untuk ijazah yang tertahan di sekolah swasta se-Jawa Barat nilainya tembus Rp1 triliun.
Namun demikian, uang kompensasi untuk pembebasan ijazah para siswa yang punya tunggakan tak kunjung terwujud. Padahal ijazah yang tadinya tertahan sudah diberikan kepada siswa.
Acep menuturkan, operasional siswa SMK beda dengan SMA. Sebab untuk kebutuhan siswa yang bersekolah di SMK ada kebutuhan praktek dan sejenisnya.
“Bahkan dulu itu tercatat, satu sekolah di Garut itu tunggakan bisa tembus Rp2 miliar. Itu untuk satu sekolah,” ucapnya.
Siasat Ganti Kompensasi Ijazah dengan BPMU
Dalam perjalanannya, kompensasi dana pembebasan ijazah hilang bagai tertiup angin. Suara protes untuk menagih janji Gubernur Jawa Barat pun disuarakan.
Akan tetapi, janji hanyalah janji. Dengan alasan keterbatasan anggaran, kompesasi pembesasan ijazah hanya omong kosong belaka. FKKS SMK dan SMA Swasta menyuarakan protes.
Namun upaya itu terbungkam oleh nada ancaman dari Gubernur Jawa Barat yang akan melakukan audit pemberian dana hibah progam Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Baca Juga:Harga Pupuk Urea Bersubsidi di Cibiuk Garut Belum Sesuai HET PemerintahKades di Garut Mengeluh DTSEN Tidak Sesuai Fakta di Lapangan
Seluruh kepala swasta terdiam. Gertakan KDM ternyata manjur. Sebagai gantinya program BPMU akan cair sebagai pengganti kompensasi pembebasan ijazah.
Sejarah Program BPMU Jabar
Program BPMU sendiri sebelumnya memang sudah bergulir sejak 2017 silam pada zaman gubernur sebelumnya. Bantuan dana ini diberikan untuk siswa sekolah swasta.