GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi Golkar, H.Imat Rohimat melaksanakan Reses masa Sidang tahap I untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1, di Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Senin (13/10).
Imat mengatakan, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini adalah terkait UMKM. Karena peserta dari reses ini kebanyakan adalah pedagang.
Diantara aspirasi yang disampaikan pelaku UMKM ini yaitu terkait bantuan permodalan dan juga pembinaan UMKM dari Pemerintah Kabupaten Garut.
Baca Juga:Empat Pegawai Lapas Garut Naik Pangkat dan Terima Satya Lencana PengabdianHingga Oktober 2025, Tercatat Sebanyak 300 Laporan Bencana Alam di Garut
“Sebetulnya kebanyakan ini dari UMKM, karena mungkin banyak teman-teman yang dagang seperti itu. Kalau dari infrastruktur, ada yang sumur bor, urbanisasi. Kalau jalan-jalan kabupaten atau jalan desa, tidak ada yang mengusulkan,” ujar H. Imat.
Selain UMKM, ada pula aspirasi yang disampaikan oleh kader desa. Mereka meminta untuk lebih diperhatikan kesejahteraannya, yaitu tambahan insentif.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti ketimpangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan di Kecamatan Leles. Berdasarkan laporan warga, sekitar 80–90 persen pekerja di perusahaan tersebut didominasi oleh perempuan.
“Tapi yang paling aneh dari aspirasi tadi itu ada yang mengusulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Leles itu tidak menyerap pegawai laki-laki, dan masyarakat meminta tolong ke anggota Dewan untuk mengkoordinasikan kepada perusahaan yang ada di Leles, tolong akomodir pegawai laki-laki. Itu memang kata saya, ya saya bisa nanti melalui komisi atau koordinasi dengan komisi satu untuk mengkoordinasikan,” lanjutnya.
“Kan sekarang hampir berapa persen, 90 persen atau 80 persen, 85 persen itu bekerja dari wanita, perempuan, yang laki-laki itu tidak dikirim. Nah barusan itu yang luar biasa kata saya fenomena yang ada di Ladas itu mungkin itu, ya mungkin itu, diluar infrastruktur,” tambahnya.
Terkait keluhan mengenai insentif kader desa, Imat menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta DPRD Provinsi Jawa Barat.
” Jadi mungkin saya nanti akan koordinasi dengan pihak DPMD atau Komisi 1 supaya berkoordinasi dengan Dinas terkait. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan Dewan dari Provinsi, kenapa untuk insentif kader itu sedikit, tolong dibantu, karena saya tahu itu yang paling capek di desa itu kader. Kalau perangkat desa itu diam, paling beberapa gantian, tapi kader, semua permasalahan itu kader,” tegas Imat.