Agis menegaskan bahwa dirinya pada tahun 2023 itu belum menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Namun demikian, sebagai kepala yang baru, dia tetap berkomitmen menyelesaikan temuan tersebut.
” Saya juga belum ada di situ, tapi ini kan ada konsultan pengawas, tapi kan fakta di lapangan itu berbagai variabel tadi, kondisinya itu kan per segmen ya kalau diukurnya. Tadi kalau secara teknis, saya belum bisa menyampaikan secara teknis, karena memang bukan waktu saya di sana, tapi kan pasti itu ada konsultan pengawas, ada faktor-faktor yang mungkin menjadi variabel. Sehingga kenapa ada perbedaan pengukuran antara penilaian BPK dengan itu, yang penting mungkin ada antara perencanaan, pelaksanaan. Apakah faktor cuaca kah? Ada faktor dari bahan kah?,” katanya.
Agar tidak lagi terulang temuan serupa, Agis menyebut, ke depan akan mencoba memperbaiki tahapan pekerjaan. Harus ada pembenahan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan tahapan kontrol lapangan.
Baca Juga:Polres Garut Ungkap Jaringan Sabu Asal Jakarta, Dua Pelaku Diringkus di Tarogong KalerPKL di Garut Semakin Menjamur, Ghea Afrilia: Harus Ada Solusi yang Komprehensif
” Ya tentu saja kita lakukan pengawasan, dari awal juga kita coba perbaiki dari tahapan tadi, dari mulai perencanaannya kita coba benahi lagi, dari aspek kemudian pelaksanaannya kita benahi lagi, aspek kemudian kontrolnya juga kita benahi lagi,” pungkas Agis. (rizka)