GARUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahab Sihabudin berikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Garut pada September 2025.
Menurut Ahab, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendidikan politik menjadi aspek penting dalam mendukung program strategis, mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang berkembang bahkan maju.
Terlebih kata Ahab, dalam situasi seperti beberapa waktu laluyang kerap dihadapkan situasi konflik dan tensi cukup tinggi, maka semua pihak harus memiliki kesadaran, kepedulian hingga empati.
Baca Juga:Pesta Literasi Indonesia 2025 Hadir di Garut: Merayakan Cerita KhatulistiwaKeistimewaan Ikan Channa Pesona dan Karakteristik yang Menarik
“Kita mendorong agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi sehingga terwujudnya pembangunan yang pro rakyat. dan kami tidak ingin situasi seperti sebelumnya dimana rakyat juga yang menjadi korban, kekacauan terjadi dimana-mana, main hakim sendiri, ada warga yang menjadi korban, ada penjarahan, fasiltas publik dirusak, ekonomi melambat. Untuk itu, saya pikir pendidikan politik menjadi bagian penting untuk memperbaiki situasi kondisi ke arah yang lebih kondusif dan lebih baik bagi semua pihak dari berbagai sektor,” katanya.
Diantara pendidikan politik yang dilakukan diantaranya penguatan kewarganegaraan, dimana pendidikan politik diharapkan bisa memperkuat kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab.
Untuk itu, Ahab menilai bahwa Pendidikan politik menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab warga negara dalam proses politik sehingga terciptanya sistem politik yang lebih baik dan lebih transparan.
“Melalui pendidikan politik ini tentu kita harapkan bisa membentuk setiap individu menjadi warga negara yang lebih terampil serta berpengetahuan luas tentang sistem politik di Indonesia, hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, hingga memahami serta mengimplementasikan bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang baik dan konstitusional,” ujar Ahab.
Menurutnya, aktivitas politik itu bisa bernilai melalui sosialisasi dan pendidikan warga negara, dan partisipasi rakyat dapat mengendalikan elit yang berkuasa dalam konteks mengarahkan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak bagi bangsa dan negara. (*)