Menyikapi eskalasi aksi massa pada Selasa, 2 September 2025 yang merupakan aksi lanjutan dari upaya penyampaian aspirasi sejumlah pihak kepada Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan arahan khusus kepada para seluruh Kepala Daerah untuk tidak meninggalkan wilayahnya saat ini.
“Mohoh untuk semua para Kepala Daerah dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing, jangan ditinggalkan. Kendalikan situasi dengan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), kalau kepala daerahnya tidak ada akan kehilangan induk, siapa yang mengendalikan,” kata Tito dalam konfrensi pers melalui zoom, Selasa (2/9/2025)
Sebagai informasi, Kepala Daerah yang dimaksud meliputi Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati termasuk Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut serta sejumlah pejabat negara lainnya turut mendapat imbauan serupa dalam situasi dan kondisi saat ini.
Baca Juga:201 Orang Tepar Terkena Gas Air Mata, Buntut Demo Ojol di BandungBandung Membara, Demo di Depan DPRD Jabar Ricuh hingga Mess MPR Terbakar
Mantan Kapolri ini juga menegaskan bahwa pihak Kepolisian dan TNI yang tengah berupaya mengamankan di sejumlah daerah rawan konflik, mengharapkan kepala daerahnya hadir.
“Kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan melalui media sosial terutama tiktok maka hati-hati, ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” lanjutnya.
Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah agenda keberangkatan keluar negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri saat ini semua ditunda, bahkan Ketika ada permintaan untuk kunjungan keluar negeri maka pihaknya menunda terlebih dahulu.
“Di Kemendagri juga kalau ada permintaan-permintaan untuk izin keberangkatan keluar negeri mohon maaf kami tunda dulu sampai situasi kondusif,” katanya.
Berikut poin penting terkait arahan Mendagri terhadap para Kepala Daerah sampai situasi dalam kondisi kondusif :
1. Agar Kepala Daerah melaksanakan Rapat Forkopimda;
2. Sambangi/duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh;
3. Laksanakan Doa Kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan Pemerintah;
4. Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, bansos, dil;
5. Tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik-musik seperti berpesta;
Baca Juga:Presiden Siapkan Pengganti Wamenaker 'Noel' Jika Terbukti Terlibat KorupsiPuluhan Mobil Motor dan Uang Jadi Barang Bukti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
6. Jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dil, laksakan secara sederhana;