GARUT – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 hingga Agustus ini telah mencapai kisaran 50 hingga 60 persen.
Aris menjelaskan, setelah penetapan APBD pada 25 Agustus lalu, proses anggaran kini memasuki triwulan ketiga. Untuk memastikan optimalisasi, DPRD akan menggelar rapat bersama Komisi I hingga Komisi IV dengan memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna melakukan evaluasi.
“Kita habis penetapan APBD, tanggal 25 kemarin akan masuk ke triwulan 3,” ujarnya.
Baca Juga:Setelah Gagal di Pilkada Garut, Ini Kegiatan Mantan Wabup Helmi BudimanPemkab Garut Akan Segera Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak-anak Kurang Beruntung
“Kita akan rapat di komisi-komisi untuk memanggil semua SKPD, dari komisi 1 sampai komisi 4, kita akan panggil SKPD-nya untuk melakukan evaluasi triwulan 3, saya kalau melihat prediksi sekitar 60% atau 50%,” katanya.
Ia mengakui, lambatnya penyerapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh proses pergeseran yang memakan waktu cukup lama. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang menghambat.
” Kalau berbicara kurang produktif begini ya, kita itu melakukan pergeseran itu hampir satu bulan, kita melaksanakan inpres nomor 1 waktu itu menghambat semua, karena pergeseran ini kan tidak satu hari dua hari, mungkin ini yang menyebabkan proses penyerapan anggaran itu agak terhambat,” ucapnya.
Selain itu, momentum penetapan Pilkada juga berpengaruh. Aris menuturkan, Bupati Garut baru bisa menggeser anggaran melalui mekanisme Inpres pada Mei hingga Juni lalu.
“Karena mungkin dari model proses Inpres, penetapan pilkada, pak bupati juga waktu itu secara kewenangannya melalui Inpres menggeserkan anggaran itu perlu proses, sudah disampaikan ke kami dan baru bisa berjalan di bulan 5 atau bulan 6 kemarin, tapi saya optimis bisa tercapai,” tambahnya.
Meski ada hambatan, Aris tetap optimistis penyerapan anggaran akan tercapai sesuai target. Salah satu langkah percepatan yang dilakukan adalah dengan memajukan perubahan APBD yang biasanya dilakukan Oktober menjadi Agustus.
” Makanya kita perubahan ini kan harusnya bulan Oktober, kenapa kita tarik ke bulan Agustus? Ini supaya melakukan penyerapan di sisa 4 bulan ini,” pungkasnya. (rizka)