BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Aceng Malki Mimar, menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan jam masuk sekolah pukul 06.30 dan melarang siswa menggunakan sepeda motor.
Dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Aceng Malki mengungkapkan, kebijakan tersebut menimbulkan keberatan dari para sesepuh pesantren di Kabupaten Garut karena mengganggu jadwal mengaji anak-anak di surau atau masjid pada waktu subuh.
” Sesepuh pesantren merasa kerugian, merasa keberatan dengan masuknya sekolah setengah 7. Jadwal ngaji tidak ada,” ujarnya, dikutip dari akun instagramnya.
Baca Juga:Aspirasi Masyarakat Hasil Reses Anggota DPRD Jabar Hanya jadi Sampah dan Catatan, Begini kata Aceng MalkiInilah Sejumlah Acara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah yang Perlu Kamu Ikuti
Ia menjelaskan, di sejumlah daerah Garut, kegiatan mengaji usai salat subuh sudah menjadi tradisi. Namun, kebijakan masuk sekolah lebih awal membuat anak-anak harus berangkat lebih awal, sehingga tidak sempat mengikuti pengajian tersebut.
Bahkan, menurut Aceng Malki, kebijakan itu juga memunculkan risiko keamanan. Ia mencontohkan kasus pembegalan yang menimpa seorang siswa di Garut, ketika berangkat sekolah pukul 05.00 untuk mengejar jam masuk 06.30.
” Malah di Garut pernah terjadi walaupun tidak viral, di daerah Pakenjeng, Pamulihan, ada siswa yang dibegal, karena dari rumahnya harus pergi jam 5 subuh,” ujarnya.
Larangan membawa sepeda motor bagi siswa, kata Aceng, memperburuk situasi, terutama di daerah yang minim angkutan umum dan jarak rumah ke sekolah cukup jauh.
Aceng Malki mendesak agar DPRD Jabar menyampaikan persoalan ini kepada gubernur untuk dievaluasi kembali.
” Bahwa sekolah masuk setengah 7 dan tidak boleh bawa motor ini mengganggu proses ngaji subuh bagi masyarakat yang suka ngaji di surau surau, bagaimana pendidikan karakternya, pendidikan agamanya,” ujarnya.