Garut – Gelombang laut yang melanda kawasan Sancang, Kabupaten Garut, telah merusak puluhan perahu nelayan. Situasi ini diperparah dengan kondisi bahwa area tersebut sebenarnya merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk dijadikan tempat tambak perahu.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Beni Yoga, menyatakan bahwa meskipun larangan sudah diberlakukan dan dilaporkan ke dinas provinsi, masyarakat tetap menggunakan area tersebut karena tidak memiliki pilihan lain.
“Penataan kita kan hampir sekitar 20an lebih, karena memang itu kan tiap tahun kita memang tidak ada tempat tambak ya untuk perahu, sebetulnya itu kan memang sudah kita larang dan sebetulnya daerah lindung di Sancang itu,” jelas Beni Yoga.
Baca Juga:Kesbangpol Garut Temukan 2 Wilayah yang Memasang Bendera One Piece di Garut, Ini MotifnyaProduk IKM Garut Berpeluang Masuk Market Nasional dan Global, Begini Strategi Disperindag
Setiap tahun, banjir rob selalu terjadi dan menimbulkan kerugian bagi nelayan. Kendati demikian, penanganan langsung seperti perbaikan atau penggantian perahu menjadi sulit diusulkan. Ini karena lokasi tambak yang digunakan nelayan berada di area terlarang, sehingga intervensi dari pemerintah seolah melegalkan pelanggaran tersebut.
“Kalau untuk penanganan langsung bencana atau penggantian itu agak sulit kita usulkan kesana, terkait dengan kondisi yang saya sampaikan, kalau kita mensuport seperti kita melegalkan tempat disitu karena sebagai lokasi yang sudah kita larang, itu kan sudah masuk pantai lindung Sancang,” imbuhnya.
Meskipun kesulitan dalam memberikan bantuan langsung untuk perahu, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Bantuan rutin seperti pelatihan dan pemberian sembako telah diberikan untuk membantu kebutuhan sehari-hari nelayan yang tidak dapat melaut.
“Ini kan rutin ya disana kita ada pelatihan seperti kemarin ada bantuan sembako untuk beberapa hari kita tidak bisa melaut dari kita seperti itu,” terang Beni.
Hingga saat ini, belum ada solusi permanen untuk masalah ini. Konflik antara kebutuhan nelayan dan status kawasan lindung Sancang menjadi dilema utama. Pihak dinas terus berkoordinasi dengan dinas provinsi, namun kendala lokasi yang dilarang membuat tindak lanjut menjadi sulit.
“Kita sudah sampaikan tapi kita juga agak sulit lihat kondisi di lapangan,” pungkasnya.(rizki)