GARUT – Peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memunculkan keluhan dari sejumlah warga Garut. Banyak yang menilai data terbaru tersebut masih belum tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, menegaskan pihaknya tengah melakukan pengecekan langsung ke lapangan
” Ya untuk itu lagi di-groundcheck ya,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (11/8).
Aji menjelaskan, pendataan DTSEN dilakukan oleh tim Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk meminimalkan kesalahan data, Dinsos telah menginstruksikan para pendamping PKH agar melakukan verifikasi ulang di lapangan sebelum data tersebut digunakan.
Baca Juga:Pemkab Garut Masih Cari Lahan untuk Sekolah Rakyat, Target Selesai 2026Komitmen dalam Pemenuhan Hak Anak, Jateng Kembali Diganjar Penghargaan Provinsi Layak Anak
” Iya dari pendamping PKH. Kita menginstruksikan para pendamping PKH sesuai dengan data yang diterima dari pusat untuk di groundcheck lagi di lapangan,” ungkapnya,” ucapnya.
Terkait pemutakhiran data, Aji menuturkan bahwa proses tersebut dimulai dari level desa dan kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten. Sementara itu, pemeringkatan desil 1 hingga 10 dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
” Pemutakhiran data itu kan berjalannya dari bawah, dari operator desa, terus nanti naik ke atas, dan kaitan dengan pemeringkatan itu kan pemeringkatan desil 1 sampai dengan desil 5, terus desil 6 sampai 10 itu di BPS, datanya dari hasil groundcheck. Kita terus melakukan monitoring kepada para pendamping,” tutupnya. (rizka)