GARUT – Anggota DPRD Garut dari Komisi II Fraksi Partai Golkar, H. Imat Rohimat, melaksanakan reses secara door to door di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Rabu (2/7/2025).
Reses dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Kampung Cilaku, RT 02 RW 08 Desa Cisaat, dan di Kampung Sukasindang, RT 03 RW 09 Desa Rancasalak. Kegiatan berlangsung sederhana di Yayasan Abdi Setia Indonesia, Desa Cisaat, sebagai pusat pengumpulan aspirasi.
Imat mengatakan, konsep door to door dipilih agar aspirasi masyarakat dapat dirasakan langsung oleh anggota dewan, sekaligus melihat kondisi masyarakat secara nyata di lingkungan mereka.
Baca Juga:Alasan Jateng Manarik Untuk Tempat InvestasiKetua MUI Garut: Hukuman Penjual Miras Ringan, Denda Juga Kecil
” Alhamdulillah pada ha ini diadakan reses di desa Cisaat, tapi lain dari reses yang kemarin. Kalau sekarang reses langsung kalau istilah saya itu door to door, artinya saya langsung ke RW, langsung ke masyarakat, langsung ke kampung Cilaku, tapi di kampung Cilaku ini dihadiri oleh beberapa desa, ada dari desa Kadungora, desa Cisaat, Mekarbakti, dan desa Tangulun,” ujarnya saat diwawancarai.
” Kenapa door to door? Artinya saya dengan tim, dengan notulen bisa melihat langsung ke lapangan, langsung ke lingkungan RW, langsung ketemu ibu-ibu,” katanya.
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan beragam, mulai dari keinginan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perbaikan saluran air persawahan, hingga penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Di desa Cisaat ini ingin mengembangkan UMKM, ini kan pedagang kecil nih pedagang di sekolah gitu yang harus di dahulukan karena, di Garut ini bukan saja membangun infrastruktur tapi membangun ekonominya gitu kan, Infrastruktur ya itu ada tapi ekonomi itu harus-harus dibangun juga, terus rumah tidak layak huni akan saya komunikasikan dengan komisi 5 itu pak Ade Ginanjar, insyaallah ada dari APBN, terus saluran air di sawah, karena tahun ini terkait anggaran itu sedikit karena ada efisiensi, mudah-mudahan tahun 2026 bisa normal kembali,” katanya.
Imat menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan secara bertahap sesuai prioritas, mengingat keterbatasan anggaran daerah dan masa jabatan dewan yang berlangsung lima tahun.