BANDUNG – Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025) berubah tegang setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai telah menyinggung kehormatan lembaga legislatif saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi sempat melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan peran DPRD. Ia menyebut bahwa dalam pembangunan masa lalu, pemerintah dapat berjalan tanpa memerlukan persetujuan legislatif. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari kalangan anggota dewan, khususnya Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota DPRD Provinsi Jabar, Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, menyampaikan sikap tegas terhadap pernyataan Gubernur Dedi. Ia menekankan pentingnya kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Baca Juga:Lapas Garut Sigap, Bersihkan Gorong-Gorong demi Jaga Lingkungan Tetap AmanPanen Padi di Lapas Garut, Bukti Nyata Kemandirian Pangan
” Saya melihat ya, seharusnya DPRD, legislatif dengan eksekutif berbarengan lah saling isi mengisi, saling memperkuat, tapi beberapa bulan ini memang ada suara suara yang kurang enak juga. Kita tidak saling merendahkan lah,” ujar Memo Hermawan.
Lebih lanjut, Memo menuntut klarifikasi dari Gubernur Dedi Mulyadi atas ucapannya yang dinilai menciderai marwah DPRD. Ia juga menyerukan aksi walk out sebagai bentuk protes politik yang sah.
” Saya meminta lah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur , walil gubernur maupun dengan legislatif ini,” lanjut Memo Hermawan.
” Saya meminta juga ya sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut, walk out termasuk bapak Ono Surono sebelum selesai hubungan eksekutif dan legisltif baik,” serunya.
” Silahkan berdiri fraksi PDI Perjuangan, saya minta tidak ikut rapat paripurna,” lanjut Memo Hermawan.
Seruan tersebut langsung direspons oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang berdiri dan meninggalkan ruang rapat.
Sementara itu Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Doni Maradona Hutabarat, turut menguatkan sikap fraksi. Ia menilai bahwa pernyataan gubernur tidak hanya mendiskreditkan lembaga DPRD secara institusional, tetapi juga menyiratkan ketidakpercayaan terhadap peran masing-masing anggota dewan.