GARUT – Upaya menjadikan Kabupaten Garut sebagai wilayah dengan predikat Universal Health Coverage (UHC) semakin nyata. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen antara BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya dan Bupati Garut terpilih periode 2025–2030, Abdusy Syakur Amin, di Pendopo Bupati Garut, Kamis (20/03).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyatakan keseriusannya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Garut hingga mencapai minimal 98 persen pada akhir 2025, ambang batas resmi untuk memperoleh status UHC.
Deputi Direksi Wilayah V Jawa Barat BPJS Kesehatan, Siswandi, mengungkapkan bahwa per 1 Maret 2025, kepesertaan JKN di Garut telah mencapai 93,70 persen, meski tingkat keaktifannya masih berada di angka 65,18 persen.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Ramaikan Roadshow Pelayanan Publik Garut, Dorong UHC 2025Yudha Puja Turnawan Sambangi Lansia Disabilitas Korban Kebakaran di Pakenjeng
“Angkanya sudah semakin mepet dan mendekati UHC. Tentunya kita harus tetap mengawal agar bisa tercapai pada tahun ini,” ungkap Siswandi.
Dia melanjutkan, BPJS Kesehatan siap membantu dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut guna mencapai predikat UHC. Pihaknya siap mencarikan sumber pendanaan agar program-program yang diusung untuk mencapai UHC dapat terlaksana.
“Program seperti Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (Pesiar) dan Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN melalui Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga (Srikandi) akan kami massifkan. Tentunya ini harus ada kolaborasi yang baik dengan Pemkab (Garut),” terang Siswandi.
“Kedua program ini siap menyisir warga yang belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” lanjut dia.
Siswandi juga mengingatkan agar Pemkab Garut juga fokus kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah (PBI Pemda). Hal ini juga bisa membantu mendongkrak nilai kepesertaan JKN di wilayah Garut.
“Masyarakat kurang mampu terkadang mereka tidak tahu akan informasi ini. Kita sebagai pemangku kebijakan bisa melakukan jemput bola agar mereka terlindungi kesehatannya,” jelasnya.
Maka dari itu, Siswandi mengajak seluruh stakeholder agar bersama-sama bisa membantu menyukseskan target Pemkab Garut satu ini. Diharapkan, masyarakat Garut tidak lagi pusing dalam memikirkan penjaminan kesehatannya karena sudah ditanggung BPJS Kesehatan.