JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai mundurnya 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan serius dalam mekanisme rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/4), Puan menyampaikan bahwa proses seleksi ASN tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif, melainkan harus didesain dengan perencanaan matang dan strategi yang lebih komprehensif, mulai dari tahap perencanaan formasi hingga penempatan.
“Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Republika.
Baca Juga:BNI Gandeng IKA ITS Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di IndonesiaFUUI Serukan Boikot Produk Berafiliasi Israel, Wali Kota Farhan: Kita Berhutang Janji kepada Palestina
Puan menekankan bahwa tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan sekadar fenomena biasa, melainkan cerminan adanya ketidaksesuaian antara sistem yang berjalan dengan harapan dan kebutuhan generasi muda. Ia menilai, lemahnya perencanaan dalam proses seleksi menjadi salah satu faktor utama terjadinya ketidakcocokan antara peserta dan posisi yang tersedia.
Jika situasi ini tidak segera dibenahi, lanjut Puan, negara berpotensi kehilangan sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan publik.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” katanya.
Untuk itu, Puan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan reformasi dalam tata kelola rekrutmen ASN. Ia menilai, proses seleksi harus mengedepankan transparansi informasi sejak awal, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta penyediaan insentif dan jenjang karier yang adil.
Tak hanya itu, Puan mengingatkan pentingnya penerapan pendekatan yang lebih humanis, terutama dalam pengisian formasi ASN di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” katanya.
Puan juga menyoroti bahwa generasi muda kini tidak lagi semata-mata mencari stabilitas kerja dan jaminan pensiun saat memilih karier sebagai PNS. Menurutnya, generasi saat ini mendambakan pekerjaan yang bermakna, peluang pertumbuhan diri, serta keseimbangan hidup yang sehat.