RADAR GARUT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menghadirkan ide inovatif yang berorientasi pada keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya memastikan program makan bergizi gratis memberikan manfaat maksimal, ia mencanangkan kebijakan menabung uang jajan sekolah bagi siswa.
Menurut Dedi, program makan bergizi gratis yang digelontorkan pemerintah dengan nilai ratusan triliun rupiah harus memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Salah satu cara untuk memastikan manfaat tersebut adalah dengan mengubah kebiasaan jajan anak sekolah. Artinya, ketika siswa mendapatkan makanan bergizi secara gratis, uang yang sebelumnya digunakan untuk jajan dapat dialihkan ke tabungan demi masa depan mereka.
Mengubah Pola Jajan Demi Masa Depan
Dedi menegaskan bahwa perubahan pola jajan ini sangat penting agar efek domino ekonomi dapat terjadi.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Sebut Upah Kerja Kusir Delman Membantu Tugas Polisi dan Membuat Nyaman PemudikKusir Delman Garut Menangis Ketika Disumbang Dedi Mulyadi, Rumahnya Mau Runtuh
“proram makanan bergizi gratis yang nilainya triliunan tidak akan menjadi efek domino ekonomi kalau budaya jajannya tidak berubah. maka kebijakan gubernur adalah ketika ini ada program makan bergizi gratis maka di sini harus ada tabungan kuliah, kalau SD tabungan masuk SMA. Ini harus dipaksa,” ujarnya dalam kanal YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika pemerintah memberikan subsidi makan, maka uang yang biasanya diberikan orang tua untuk jajan, misalnya Rp10.000 per hari, seharusnya bisa disisihkan dan ditabung untuk masa depan anak. Jika pola konsumsi tetap sama dan uang jajan tetap digunakan untuk hal yang kurang esensial, maka program makan bergizi gratis tidak akan benar-benar meringankan beban orang tua.
“Ketika pemerintah memberikan subsidi makan, maka uang orang tua yang 10 ribu itu harus terselamatkan untuk tabungan masa depan,” ujarnya.
Tabungan Dikelola Oleh Pihak Profesional
Meski mewajibkan siswa menabung, Dedi menegaskan bahwa pengelolaan tabungan tidak boleh dilakukan oleh guru. Sebagai gantinya, pihak perbankan akan ditunjuk untuk menangani sistem tabungan ini secara profesional. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan, seperti kasus uang tabungan yang dipakai oleh guru dan menimbulkan konflik saat tahun ajaran berakhir.