GARUT – Kepala Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Endang Solih, menyebut bahwa desanya mendapat transfer dana desa paling kecil di Kecamatan Tarogong Kidul.
Endang mengatakan, tahun 2024 ini, Desa Tarogong hanya mendapatkan transfer dana desa di kisaran Rp800 juta.
Kemudian ditambah dengan transfer ADD dari kabupaten Garut dan bantuan infrastruktur desa (IP) dari pemerintah provinsi, sehingga totalnya di kisaran Rp1 miliar.
Baca Juga:Dua Wartawan Kehilangan Helm di Parkiran Gedung DPRD GarutMembuat Bangga Garut, Firda Marsya Kurnia, Vokalis Voice of Baceprot Masuk 100 Perempuan Berpengaruh di Dunia
“ Jadi untuk 2024 Desa Tarogong, anggaran dana desa di Kecamatan Tarogong Kidul, anggaran dana desanya paling kecil, sebesar Rp.800 juta, Add dan Ip semuanya 1 Miliar,” ujarnya, saat diwawancarai di Kantor Desa Tarogong, Rabu (11/12).
Dana desa tersebut kemudian disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan di tiap RW.
“ RW4, RW6, RW1, RW7, RW5, RW10, kumaha (gimana) kebutuhan RW na, oh ieu sakitu henteu, jadi menghitung dulu, kan ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pengajuan SPJ lamun cik RW4 teh 50 ya 50 dikasihna, jadi lamun 50 teu 60 nya 50 wee,” ucapnya.
Dari dana desa tersebut, Endang mengalokasikan diantaranya untuk pembangunan infrastruktur, misalnya seperti gedung posyandu yang menjadi prioritas.
“Prioritas utama permasalahannya itu posyandu, karena di RW1 tidak ada posyandu kita perbaiki, sama lah engga ada ini, prioritas sama,” katanya.
Untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, tahun ini dialokasikan sekitar 30 persen dari dana desa.
“Sekitar 30%, jadi bagaimana keperluan warga kalau oh ini banyak infrastrukturnya berarti kita pemberdayaannya sekian, jadi dibagi 2 pemberdayaan dan infrastruktur semuanya utuh, kan seperti ada kegiatan stunting,” tambahnya.
Baca Juga:Terjangkit Lepra Selama 20 Tahun, Sumpena Pengemis di Pasar Ciawitali Tetap Gigih Mencari NafkahRevan, Seorang Bocah SMP Berjuang Membantu Ekonomi Keluarga dengan Berjualan Mochi
Dalam pengalokasian dana desa tersebut kata Endang, pihaknya juga menjalankan pengawasan dari pihak BPD (badan permusyawaratan desa) dan lembaga lainnya.
“Pengawasannya begitu dari BPD, Lembaga Lembaga besar, alhamdulillah ini nyaman tidak ada permasalahan untuk di wilayah, kecuali yang mengajukan begitu uang datang mau ada perbaikan, itu tidak di ACC,” ujarnya.
Dalam perjalanannya kata Endang, ada saja tantangan yang dihadapi, misalnya keperluan yang tak terduga di luar anggaran.