Ia menegaskan bahwa kepala desa berhak memberikan dukungan dalam konteks pribadi saja dan tidak diperbolehkan dalam bentuk kampanye resmi atau terorganisir.
“Jika hanya sekadar memberikan yel tanpa mengajak atau mengarahkan, apakah itu bisa disebut melanggar? Apalagi, beberapa kejadian terjadi di luar masa kampanye,” ujarnya.
Adapun terkait insiden di Kecamatan Malangbong yang sempat viral terkait dengan kerusakan fasilitas desa yang disewa untuk acara, menurutnya bukan dukungan politik terorganisir.
Baca Juga:Pj Gubernur Jabar Sebut Mitigasi Bencana Harus Digencarkan Setelah Gempa Menerjang Bandung dan GarutPj Bupati Garut Sebut, Terdapat 1.244 Rumah yang Terdampak Gempa, Akan Ada Bantuan
Menutup pesannya, Dede Kusdinar berharap kepala desa bisa lebih fokus dalam menyukseskan pilkada melalui sosialisasi kepada masyarakat di tingkat RT dan RW tanpa terlibat dalam kampanye politik praktis.***