GARUT – Sebagian wilayah Indonesia menurut BMKG Pusat sebelumnya akan diprediksi mengalami musim kemarau ditahun 2026, namun lebih cepat dari normalnya dan lebih kering dari biasanya, sedangkan untuk Kabupaten Garut diprediksi pada awal Mei dan Juni 2026.
Sehingga, otomatis akan berdampak pada kerusakan lingkungan ataupun kekeringan, bahkan bisa mengakibatkan kebakaran hutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, mengatakan bahwa resiko yang paling besar diranah DLH akibat musim kemarau tentu berpotensi terjadinya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing.
Baca Juga:Pasokan Gas Melon Ditambah 67.200 Tabung, Kelangkaan Mulai BerkurangSelama April BPBD Garut Catat 40 Bencana, 166 Jiwa dan 96 Rumah Terdampak
Menurut Jujun, potensi kebakan di TPA jika pada musim kemarau itu dipicu oleh 2 sumber, pertama suhu udara dari atas dan tekanan gas metan dari bawah.
“Sehingga ini memicu dari bawah dan atas sehingga potensi kebakaran ini sangat besar apalagi ditambah dengan adanya kekeringan di sekitar zona TPA itu kan akan menambah,” ujarnya.
Sehingga sebagai langkah antisipasi dari DLH, kata dia, harus mempersiapkan tanah urug, karena tanah urug salah satu cara agar tidak merambah lebih besar, dan menutup zona agar tidak terpicu oleh tekanan atau suhu udara.
“Ya, antisipasi tadi kami harus menyiapkan tanah urug. Tanah urugan untuk menutup zona ya supaya tidak terpicu oleh tekanan atau suhu udara dari panasnya dari atas gitu kan kayak gitu ditamah tadi dengan persiapan air, air di geronteng-geronteng kami sehingga ini lebih mempercepat dalam penanganan,” ungkapnya.
Terkait mendapatkan tanah urug, Jujun menyampaikan, bahwa memakai tanah yang masih ada potensi disekitar TPA, jika tidak harus membeli jika disekitar TPA ada galian.
“Kalau air kita kebetulan ada dari ini ya dari masyarakat dari gunung gitu tinggal kita siapkan aja salurannya tidak tampak seperti itu,” ucap Jujun.
Ia menjelaskan, tanah urug memang seharusnya tidak hanya pada musim kemarau saja, tentu untuk kontrol landfill, karena sampah seharusnya diurug.
Baca Juga:Disperindag Imbau Warga Garut Tak Panic Buying Soal BBMPermintaan Bibit Alpukat di Garut Diprediksi Masih Tinggi Selama Musim Hujan
Jika sampah sekitar 200 ton perhari, maka membutuhkan anggaran sekitar 3,6 M untuk tanah urug.
“Nah sementara yang ada di kami itu cuma 200 juta gitu kan Artinya untuk kita melakukan kontrol landfill dalam pengurugan sampah kayaknya tidak mencukupi. Jadi kita arahkan kepada apa? Kepada tadi antisipasi terjadi kebakaran kurang lebih 100 truk, kalau 100 truk sekitar 500 kubik ya, karena satu truk anggap 5 kibikan gitu,” jelasnya.