GARUT – Kabupaten Garut beberapa waktu lalu diguyur hujan dengan intensitas tinggi, hingga mengakibatkan berbagai bencana terjadi di beberapa kecamatan dan desa/kelurahan, serta banyak jiwa dan fasilitas yang ikut terdampak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulloh, mengatakan bahwa pihaknya turut berduka cita masyarakat yang terkena dampak dari bencana.
Menurut Aah, ada beberapa bencana yang terjadi di beberapa kecamatan, seperti Banjir, Tanah Longsor, Jembatan Putus, yang sempat mengganggu akses jalan.
Baca Juga:Disperindag Imbau Warga Garut Tak Panic Buying Soal BBMPermintaan Bibit Alpukat di Garut Diprediksi Masih Tinggi Selama Musim Hujan
“Bencana-bencananya itu banjir dan longsor ya, beberapa jembatan terkena putus terutama di Pakenjeng dan longsor di beberapa tempat sehingga mengganggu akses jalan, salah satunya jalan provinsi dari di Cikajang ya kilometer 20,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada periode tanggal 1-12 April 2026 terdapat 40 kejadian bencana, dan sebanyak 166 jiwa serta 96 KK yang terdampak, sekitar 96 unit rumah yang terdampak, dan tersebar di 22 kecamatan dan 42 desa/kelurahan di Kabupaten Garut.
“Sesuai laporan kejadian bencana pada Periode 1-12 April 2026 terdapat 40 kejadian bencana yang tersebar di 22 kecamatan dan 42 desa/kelurahan, meliputi 27 tanah longsor, 4 banjir, 17 cuaca ekstrem, 17 bencana lainnya. Sedangkan data manusia sebanyak 166 jiwa dan 96 kk meliputi 3 lansia, 8 anak-anak, 2 Balita, untuk rumah terdampak sekitar 96 unit meliputi 33 rusak ringan, 56 rumah tergenang, 7 terancam, untuk fasilitas yang rusak meliputi 1 titik jalan, 10 unit TPT, 4 unit jembatan, 2 fasilitas pendidikan,” jelas Aah.
Ia menyampaikan, ada beberapa titik lokasi bencana yang sudah ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi, PUPR Garut, dan beberapa SKPD terkait seperti di arah Banjarwangi sampai Peundeuy.
“Nah ada beberapa juga titik yang di arah Banjarwangi dengan sampai ke Peundeuy, tapi alhamdulillah itu dalam semalam itu bisa berjalan kembali kendaraan atau transportasi karena ditangani bersama oleh PU Provinsi, PU Kabupaten dan beberapa dari relawan ya, dari BPPD, dari Damkar, itu berhubungan bersama-sama,” katanya.
Ia menyebutkan, untuk ditingkatkan menjadi status tanggap darurat itu harus menunggu hasil dari kajian cepat dinas teknis.
“Untuk hal-hal itu seperti infrastruktur kita diserahkan ke badan dinas teknis untuk dibuatkan kaji cepat dulu, nanti tergantung hasil kajian percepatan tersebut apa memang kita akan meningkatkan ke status tanggap daurat atau tidak nanti pada rapat koordinasi,” sebutnya.