- Anggaran Terbuang Percuma: Dana miliaran rupiah bisa salah alokasi karena pemerintah mengacu pada data yang salah.
- Hilangnya Kepercayaan Publik: Rakyat dan pelaku usaha wisata butuh angka yang jujur untuk merencanakan bisnis mereka.
- Kebijakan yang Ngawur: Tanpa data yang akurat, pemerintah seperti menyetir mobil di tengah kabut tanpa navigasi.
Pesan Menohok dari Senayan
Di penghujung rapat, Komisi VII memberikan peringatan keras agar Kementerian Pariwisata segera melakukan audit data besar-besaran.
Mereka tidak ingin rapat selanjutnya kembali dihiasi dengan drama “salah input” atau “selisih angka”.
Menteri Widiyanti kini memikul beban berat untuk membuktikan bahwa kementeriannya bisa bekerja secara profesional.
Baca Juga:Bupati Garut Sambut Kunjungan BRIN Bahas Inovasi DaerahTimnas Futsal Indonesia Taklukan Australia 3-2 dan Juara Grup B ASEAN Futsal Championship 2026
Kejadian di DPR ini menjadi tamparan keras bahwa di balik wajah cantik pariwisata Indonesia, ada pekerjaan rumah besar dalam membenahi birokrasi dan akurasi data yang selama ini terkesan diabaikan.(*)