RADARGARUT– Sebuah momen canggung terjadi di ruang rapat Komisi VII DPR RI. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, tampak tak berkutik saat para anggota dewan menemukan kejanggalan serius dalam laporan yang ia bawa.
Bukan soal strategi besar, melainkan soal dasar yang paling fundamental: Data yang tidak nyambung satu sama lain.
Ketegangan ini menjadi sorotan tajam karena menunjukkan adanya masalah koordinasi di internal kementerian. Kementerian Pariwisata, Widiyanti Putri memberikan data yang tidak singkron kepada Komisi VII DPR RI pada Rabu 1 April 2026.
Baca Juga:Bupati Garut Sambut Kunjungan BRIN Bahas Inovasi DaerahTimnas Futsal Indonesia Taklukan Australia 3-2 dan Juara Grup B ASEAN Futsal Championship 2026
Saat Angka Bicara Lain
Ketidaksinkronan data ini terungkap saat anggota Komisi VII membedah dokumen paparan Kemenpar. Ditemukan bahwa angka yang tertulis di slide presentasi berbeda dengan angka yang ada di dokumen fisik, bahkan berbeda pula dengan penjelasan lisan yang disampaikan.
Ketidakcocokan ini mencakup poin-poin krusial seperti:
- Target kunjungan wisatawan yang simpang siur angkanya.
- Realisasi anggaran yang tidak sinkron antara laporan pusat dan daerah.
- Data capaian program yang dianggap terlalu “manis” namun tidak didukung bukti statistik yang kuat.
Mendapati temuan ini, suasana rapat yang semula formal langsung berubah menjadi penuh tekanan. Ketua Komisi VII DPR RI, Saldeh Daulay menilai hal ini sebagai bentuk ketidaksiapan kementerian dalam bekerja.
“Ini angka semuanya dikira-kira, kita tidak bisa. Angka itu harus eksak!” tegasnya.
Ekspresi Bingung yang Jadi Sorotan
Menteri Widiyanti Putri Wardhana terlihat kesulitan menutupi kegugupannya. Beberapa kali kamera menangkap ekspresi tegang di wajahnya saat ia harus berulang kali menoleh ke belakang, membisiki staf ahlinya untuk mencari jawaban atas selisih angka tersebut.
Kebingungan sang Menteri di podium bukan sekadar soal lupa angka, melainkan cerminan dari manajemen informasi yang lemah. Di dunia birokrasi, data adalah “kitab suci” kebijakan.
Jika data tersebut saling tabrakan, maka seluruh rencana kerja yang disusun di atasnya terancam salah sasaran.
Bahaya “Data Bodong” bagi Pariwisata
Kasus ini membuka mata publik bahwa masalah pariwisata kita bukan hanya soal kurang promosi, tapi soal validasi. Ketidaksinkronan data memiliki dampak yang sangat fatal: