Nasib WFH ASN Garut Masih Menggantung, Ketua DPRD Sebut Tunggu Keputusan Bupati

Ketua DPRD Garut, Aris Munandar
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar
0 Komentar

GARUT – Konflik di wilayah Timur Tengah kian memanas, sehingga berdampak kepada perekonomian global, salah satunya Bahan Bakar Minyak (BBM).

Maka dari itu Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada setiap Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menerapkan sistem Work From Home (WFH) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tujuan agar menghemat penggunaan BBM.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, namun jika terkait teknis akan dirapatkan.

Baca Juga:Status PPPK Paruh Waktu Garut Mandek, Ribuan Nasib TerkatungGarut Plaza Akan Diisi UMKM Kreatif, Pemkab Masih Matangkan Konsep

“Kita akan ikuti kebijakan dari pemerintah pusat, cuman teknisnya kita akan rapatkan karena kemungkinan mulainya itu Jumat depan, jadi kita punya waktu beberapa hari,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar, mengatakan bahwa WFH untuk para ASN di Garut kemungkinan akan dilaksanakan hari Rabu atau Jumat, namun tidak diwajibkan.

“Kalau WFH kita sudah ada antara Rabu dengan Jumat, tapi kan itu kembali ke pemerintah daerah, tidak ada penekanan harus WFH misalkan seperti itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, namun terkait pelaksanaan WFH tersebut menunggu keputusan dari Bupati Garut. “Itu keputusan nanti di Pak Bupati,” pungkasnya. (Rizka)

0 Komentar