“Efektivitas pembangunan sangat ditentukan oleh kohesi kepemimpinan. Namun dalam konteks Garut, muncul indikasi ‘disintegrasi arah kepemimpinan’ antara bupati dan wakil bupati,” katanya.
Ia menambahkan, maka dengan kondisi tersebut ada beberapa dampak yang dirasakan, seperti pertama adanya Fragmentasi kebijakan, kedua tidak sinkronnya program antar perangkat daerah, ketiga terpecahnya fokus pembangunan.
“Alih-alih membangun kepemimpinan kolektif, relasi yang terbangun justru cenderung menunjukkan ‘kompetisi simbolik dan pencitraan personal’ , yang tidak produktif dalam menjawab persoalan rakyat,” katanya. (Rizka)