BANDUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat dalam menekan peningkatan kasus campak dengan mendorong pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) di sejumlah daerah.
Program ini ditujukan untuk melindungi anak-anak dari penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan komplikasi serius.
Kepala Dinkes Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Maret 2026, terdapat dua wilayah yang diprioritaskan melaksanakan ORI pada April mendatang, yakni Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga:Kemiskinan Ekstrem di Garut Belum TertanganiGaji Minim, Warga Garut Pilih Kerja ke Luar Daerah
Keputusan tersebut diambil berdasarkan tren kenaikan kasus campak di kedua daerah tersebut.
“ORI ini merupakan langkah respons cepat untuk memutus rantai penularan. Semua anak usia 9 sampai 59 bulan menjadi sasaran, tanpa melihat riwayat imunisasi sebelumnya,” ujar Vini, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, program serupa sebelumnya telah digelar di Kabupaten Garut pada Februari 2026, tepatnya di beberapa puskesmas seperti Cimaragas, Bagendit, dan Cibiuk.
Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian awal terhadap lonjakan kasus.
Selain ORI, Dinkes Jabar juga mengintensifkan Catch Up Campaign (CUC), yaitu imunisasi campak rubella bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Program ini tengah berlangsung di delapan daerah, meliputi Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon, serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Subang.
Menurut Vini, hingga saat ini pelaksanaan CUC di wilayah tersebut masih berjalan dan ditargetkan mencapai cakupan 100 persen agar kekebalan kelompok dapat segera terbentuk.
Baca Juga:Gempa Vulkanik Gunung Guntur Meningkat Selama Maret 2026, BPBD Garut Minta Pendaki Jauhi Kawah Aktif20 Anggota DPRD Jabar Ternyata Asal Garut, Syakur Ajak Sinergi Dana Aspirasi
Terkait logistik, ia memastikan ketersediaan vaksin campak rubella (MR) dalam kondisi aman untuk mendukung pelaksanaan ORI maupun CUC. Jika terjadi kekurangan, fasilitas kesehatan dapat segera berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi.
“Distribusi vaksin aman. Jika ada kekurangan, puskesmas bisa langsung mengajukan permintaan ke provinsi,” jelasnya.
Namun demikian, pelaksanaan ORI saat ini masih menunggu distribusi alat suntik jenis auto disable syringe (ADS) dari Kementerian Kesehatan. Peralatan tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan siap disalurkan ke daerah.
Lebih lanjut, Vini menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam melakukan pelaporan kasus secara cepat.
Ia meminta seluruh fasilitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, agar segera melaporkan setiap temuan suspek campak dalam waktu maksimal 24 jam.