“Prinsip utamanya adalah pelayanan kepada rakyat tidak boleh terhenti. Bagi instansi yang sifat pekerjaannya tidak bisa dilakukan dari jarak jauh, maka tetap berlaku ketentuan kerja di kantor atau lapangan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Pengawasan Kinerja yang Ketat
Untuk memastikan bahwa kebijakan WFH ini tidak disalahgunakan untuk “libur tambahan”, pemerintah telah menyiapkan sistem monitoring digital.
Setiap pegawai yang bekerja dari rumah wajib melakukan absensi secara daring dengan fitur geotagging dan melaporkan hasil kerja harian melalui sistem informasi kinerja masing-masing instansi.
Baca Juga:Libur Lebaran 2026: Kunjungan Wisatawan ke Garut Melonjak Drastis, Pantai Selatan Jadi FavoritTruk Pasir Terguling di Jalur Banjarwangi, Sopir dan Penumpang Selamat dari Maut
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab penuh dalam memantau ritme kerja timnya. Jika ditemukan penurunan kualitas layanan atau pegawai yang tidak dapat dihubungi saat jam kerja, maka hak WFH bagi individu tersebut dapat dicabut atau diberikan sanksi administratif.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu ini diprediksi akan mengubah pola konsumsi masyarakat. Sektor ekonomi digital dan pengiriman makanan kemungkinan akan mengalami peningkatan aktivitas di hari Jumat.
Di sisi lain, penurunan volume kendaraan di jalan raya diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara secara bertahap.
Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya menciptakan budaya kerja modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sembari tetap menjaga marwah birokrasi yang melayani dengan prima.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena sistem pelayanan publik yang bersifat administratif akan tetap berjalan lancar melalui kanal-kanal digital yang tersedia.(*)