Jika dinyatakan bersalah, perusahaan-perusahaan tersebut terancam sanksi denda yang signifikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Lebih dari sekadar denda finansial, vonis bersalah juga diprediksi akan berdampak pada reputasi industri di mata investor global serta hubungan kelembagaan dengan perbankan sebagai penyedia likuiditas (super lender).
Harapan bagi Ekosistem Digital
Masyarakat luas kini menanti dengan saksama. Putusan ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi industri fintech untuk lebih transparan dan kompetitif.
Baca Juga:Bendera Merah Berkibar, Petugas Gabungan Siaga Total di Pantai Garut SelatanStrategi "One Way": Jurus Jitu Polda Jabar Urai Kepadatan Arus Balik di Jalur Selatan
KPPU menyatakan bahwa mereka tetap menghormati kewenangan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun dalam ranah persaingan usaha, KPPU memiliki mandat independen untuk memastikan tidak ada pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan publik.
Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa menekankan komitmen KPPU dalam menjaga hubungan kelembagaan dengan mendukung sistem ekonomi yang sehat.
”Kami tetap berkomitmen menjaga hubungan kelembagaan yang baik, namun penegakan hukum yang efektif dan kredibel adalah prioritas demi mendukung sistem ekonomi yang sehat,” tegasnya.
Dengan dibacakannya putusan ini pekan ini, arah masa depan industri pinjaman digital di Indonesia akan ditentukan, apakah ia akan tumbuh menjadi ekosistem yang lebih adil bagi konsumen, atau tetap terjebak dalam bayang-bayang praktik kartel yang menyesakkan. (*)