Selain pengiriman pasukan, Indonesia juga membuka peluang untuk terlibat dalam proyek rekonstruksi pascakonflik di Gaza.
Keterlibatan ini rencananya akan disalurkan melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Baznas dan dukungan medis melalui pembangunan rumah sakit lapangan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya.
Diplomasi Bebas Aktif
Langkah Presiden ini dinilai sebagai upaya menjaga marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Baca Juga:Arab Saudi Resmi Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Jumat 20 Maret 2026: Ramadan Digenapkan 30 HariEra Baru Dimulai: Trailer Perdana 'Spider-Man: Brand New Day' Resmi Rilis, Tampilkan Nuansa Gelap dan Kemuncul
Dengan tidak terikat pada komitmen iuran wajib, Indonesia memiliki keleluasaan untuk menentukan bentuk bantuan yang paling efektif dan sesuai dengan kemampuan APBN.
Pemerintah juga memberikan sinyal bahwa keanggotaan Indonesia di BoP bersifat evaluatif.
Jika di kemudian hari forum tersebut dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional atau perjuangan kemerdekaan Palestina, Indonesia tidak ragu untuk meninjau ulang posisinya.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan polemik mengenai “biaya masuk” Rp17 triliun di lembaga tersebut dapat berakhir dan masyarakat dapat fokus pada kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian dunia. (*)