Beberapa di antaranya seperti Embassy of Japan in Indonesia dan Australian Embassy Indonesia yang memiliki skema bantuan bagi organisasi masyarakat yang aktif dalam advokasi dan pemberdayaan komunitas.
Yudha mencontohkan bahwa salah satu organisasi perempuan di Garut, yakni Aisyiyah dari lingkungan Muhammadiyah, pernah memperoleh dukungan dari lembaga internasional untuk menjalankan program pemberdayaan perempuan.
Hal tersebut dinilai menjadi bukti bahwa peluang bantuan tersebut terbuka, asalkan terdapat fasilitasi dan koordinasi yang baik dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Angkut Sampah Saat Lebaran, Dinas LH Garut Siapkan 36 ArmadaPemkab Garut Upayakan Dana BTT untuk Menebus Jenazah Warga yang Tertahan di Kamboja
“Pemerintah Kabupaten Garut harus mampu menjembatani dan mengoptimalkan peluang hibah dari lembaga internasional maupun pemerintah asing, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Garut di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudha juga menyoroti tantangan pembangunan manusia di sektor pendidikan, khususnya terkait kemampuan numerasi siswa di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Garut.
Ia menyebutkan, skor numerasi siswa SD di Garut saat ini berada di kisaran angka 59, sementara siswa SMP sekitar 62, yang masih berada di bawah standar minimal yang diharapkan.
Menurutnya, kemampuan numerasi tidak hanya berkaitan dengan pelajaran matematika di sekolah, tetapi juga menyangkut kemampuan berpikir praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, ia menggambarkan kondisi ketika seorang anak harus menghitung harga barang saat membeli sepatu dengan potongan harga 17 persen, yang menurutnya masih menjadi kesulitan bagi sebagian siswa.
“Ini menunjukkan kemampuan matematika praktis anak-anak kita masih perlu diperkuat. Karena itu, peningkatan skor numerasi dan literasi siswa SD dan SMP harus menjadi perhatian serius, apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Yudha menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan manusia di daerah.
Baca Juga:Remaja 15 Tahun Tewas Ditusuk Kakak Kandung di Cisurupan GarutBupati Syakur Akan Terbitkan SE Pengawasan Ketat Program MBG
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat berperan aktif dalam mengoordinasikan berbagai potensi pendanaan, baik dari dunia usaha melalui forum TJSLP, dari lembaga pengelola zakat, maupun dari hibah lembaga internasional.
Selain itu, ia juga menilai pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk menghimpun serta mengarahkan lembaga amil zakat agar penyaluran bantuan kepada masyarakat dhuafa dapat lebih tepat sasaran.