GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menghadiri Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 untuk bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Musrenbang ini digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut pada Kamis (12/3/2026).
Dalam forum perencanaan pembangunan daerah tersebut, Yudha menyampaikan sejumlah masukan terkait tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Garut, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya terobosan kebijakan serta strategi kolaboratif agar berbagai program pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan secara optimal.
Baca Juga:Angkut Sampah Saat Lebaran, Dinas LH Garut Siapkan 36 ArmadaPemkab Garut Upayakan Dana BTT untuk Menebus Jenazah Warga yang Tertahan di Kamboja
Ia mencontohkan salah satu persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut, yakni aspirasi dari gabungan organisasi perempuan yang menaungi delapan organisasi kewanitaan di Garut.
Kelompok tersebut diketahui hanya menerima hibah sekitar Rp50 juta, jumlah yang dinilai masih jauh dari kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi.
“Dengan kebutuhan kegiatan yang cukup besar, bantuan hibah sebesar itu tentu belum memadai. Karena itu, diperlukan pendekatan baru melalui kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Yudha menilai Musrenbang perlu menjadi ruang strategis untuk membuka peluang pendanaan yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan berbagai potensi sumber pendanaan lain, termasuk melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, Yudha juga mengusulkan penguatan sinergi dengan lembaga pengelola dana sosial keagamaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu), serta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), termasuk lembaga amil zakat lainnya.
Menurutnya, potensi dana sosial tersebut sangat besar apabila dapat dikelola dan diarahkan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan manusia.
Baca Juga:Remaja 15 Tahun Tewas Ditusuk Kakak Kandung di Cisurupan GarutBupati Syakur Akan Terbitkan SE Pengawasan Ketat Program MBG
Tak hanya itu, ia juga menyoroti peluang hibah dari lembaga internasional maupun pemerintah asing yang selama ini diketahui memiliki program dukungan bagi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial.