RADARGARUT– Tentara Nasional Indonesia secara resmi berada dalam status Siaga Satu hari ini, sebagai langkah antisipasi strategis terhadap dampak eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas Iran yang memicu balasan rudal dan drone dari Teheran.
Status Siaga Satu ini telah diberlakukan sejak 1 Maret 2026 berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026, yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun. Perintah tersebut ditegaskan kembali oleh Mabes TNI pada akhir pekan ini, di tengah kekhawatiran global akan perang regional yang semakin melebar.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran TNI, termasuk TNI AD, AL, AU, serta Badan Intelijen Strategis TNI, untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional hingga tingkat tertinggi.
Baca Juga:Kabar Duka: Penyanyi Vidi Aldiano Meninggal Dunia di Usia 35 Tahun Setelah Berjuang Melawan Kanker GinjalSelamat Jalan Vidi Aldiano: Pejuang Kanker yang Mengajarkan Ketegaran Dalam 6 Tahun Perjuangan
Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan tugas pokok TNI berdasarkan UU TNI, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
“Perintah ini bertujuan mengantisipasi perkembangan situasi keamanan, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. TNI harus siap menghadapi segala kemungkinan dampak dari konflik tersebut,” ujarnya.
Dalam telegram tersebut, Panglima TNI memberikan tujuh instruksi utama kepada Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) dan seluruh satuan terkait:
- Menyiagakan seluruh personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kondisi siap tempur penuh.
- Meningkatkan patroli dan pengamanan obyek vital nasional (seperti pelabuhan, bandara, instalasi energi, dan infrastruktur strategis) secara intensif.
- Melakukan pemantauan udara dan laut 24 jam penuh untuk mendeteksi ancaman dini.
- Menyiapkan rencana evakuasi dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik, mengingat ratusan ribu WNI berada di negara-negara Teluk dan sekitarnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemlu dan BNPB, untuk mitigasi risiko domestik seperti gangguan ekonomi atau keamanan siber.
- Melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin di berbagai kodam, koarmada, dan kohanudnas.
- Menjaga kerahasiaan operasional sambil tetap transparan dalam komunikasi publik untuk menjaga ketenangan masyarakat.