GARUT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut mulai memetakan jatah dan kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menyusul masuknya Program 3 Juta Rumah ke daerah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Garut, Agus Ismail, menyampaikan bahwa program inisiatif Presiden Prabowo-Gibran tersebut menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun hingga 2029, dengan pembagian peruntukan untuk kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir.
“Kemudian juga disitu ada yang sifatnya swadaya gitu ya, ada yang kemudian dengan pengembangan dan sebagainya,” ujarnya.
Baca Juga:Pasar Baru Garut Krodit dan Sepi, Disperindag ESDM Siapkan Revitalisasi Usai LebaranPolsek Leuwigoong Turun ke Lahan, Dampingi Petani Rawat Jagung di Sardadap
Maka dari itu, kata Agus, pihaknya akan coba petakan untuk Garut, dari total 3 juta rumah itu Garut membutuhkan berapa.
“Nah ini coba kita petakan gitu ya, Garut sih berapa kebagiannya gitu ya. Kan kalau kita 3 juta, kalau dibagi jumlah kabupaten kota kan sebenarnya misalnya dibagi 500 kabupaten kota saja. Misalnya berapa sih (Garut) kebagiannya kan gitu ya, nah makanya ini yang sedang kita coba petakan juga,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga tengah mensinkronkan dengan kebutuhan masyarakat Garut, terutama data dari Dinas Perkim dan data sosial, terkait masyarakat yang tidak memiliki rumah layak.
“Garut itu sebenarnya apakah sudah terpenuhi enggak sih gitu ya nah ini yang kita sedang sinkronkan, misalnya dengan perkim gitu ya, kemudian juga dengan data sosial gitu ya. Sebenarnya berapa sih masyarakat yang memang tidak memiliki rumah yang layak,” ungkapnya.
Terkait realisasi, menurut Agus, belum ada tindak lanjut kembali, karena memang diranah Perkim, PUPR hanya menyiapkan ruang saja. Namun, pihaknya harus mempertahankan lahan sawah pertanian.
“Kita menyiapkan ruangnya, tapi yang tidak kalah penting kan sebagai arahan kemarin, kita mempertahankan lahan sawah pertanian mana sih yang memang perlu kita pertahankan,” tuturnya.
Menurutnya, mempertahankan lahan sawah tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada dukungan dari pihak lain, seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait sumber air.
Baca Juga:Kabar Baik untuk Ojol! Pemerintah Siapkan Skema THR 2026Operasi Pekat Ramadhan, Penjual Miras di Leles Kena Razia
“Karena mempertahankan sawah ini juga tidak berdiri sendiri harus didukung juga oleh infrastruktur irigasinya yang cukup. Misalkan kita juga berkondisi dengan BBWS, misalkan bagaimana supaya sawah ini bisa tetap kita pertahankan, maka harus didukung oleh sumber daya airnya,” tambahnya.