GARUT – Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Garut, yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), beberapa waktu lalu gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Garut.
Aksi yang bertajuk “Hari Jadi ‘Jadi-an’ Garut” itu menjadi wujud refleksi dan kritik mahasiswa terhadap sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum ditangani secara menyeluruh dan mendasar.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai isu seperti kemiskinan, tata kelola layanan kesehatan, dugaan semrawutnya persoalan pertanahan, masalah perumahan dan permukiman, pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, hingga belum terwujudnya keadilan sosial di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Aliansi Cipayung Plus Garut Desak Transparansi Pemkab, Sebut HJG Hanya SeremoniWarga Bayongbong Kembangkan Produksi Abon untuk MBG di Bulan Ramadhan
Dalam seruan aksi, Cipayung Plus turut menyerahkan “kado” simbolis kepada Pemerintah Kabupaten Garut berupa rancangan poster bernuansa kritik yang menampilkan potret dan inisial sejumlah pejabat maupun instansi. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pengingat atas berbagai polemik yang mencuat di ruang publik.
Poster itu memuat kalimat satir “Selamat Hari Jadi ‘Jadi-an’ Garut” dan menyoroti sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan instansi terkait, di antaranya: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Dinas Perumahan dan Permukiman Garut, ATR/BPN Garut, RSUD Dr.Slamet Garut.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Garut, Adrian Hidayat, menegaskan bahwa “kado” tersebut tidak ditujukan sebagai serangan terhadap individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan serta kinerja institusi.
“Ini adalah bentuk cinta kami kepada Garut. Hari jadi seharusnya menjadi momen evaluasi, bukan sekadar seremoni. Jika masih banyak problem struktural yang belum dibenahi, maka wajar jika kami menyebutnya ‘jadi-an’,” ujarnya dalam orasi, pada Rabu 18 Februari 2026.
Ia menyampaikan, selain dari 4 instansi tersebut, Permasalahan lain yang dinilai lebih krusial adalah belum mampunya Pemerintah Daerah Garut merealisasikan Sila ke-5, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasalnya, dalam praktiknya sejumlah program kerja teknis di tiap dinas tersebut lebih mengutamakan kolega, sahabat, maupun keluarga tertentu.
“Minim rasanya asas pembangunan Garut hari ini di letakan pada kebutuhan masyarakat secara utuh, maka kitapun meminta pemkab garut untuk senantiasa melakukan transparansi terhadap program kerja teknis,” katanya.