GARUT – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyebut tantangan yang dihadapi kepala desa sekarang ini semakin berat, terutama setelah hadirnya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Syakur, hadirnya KDMP ini berdampak langsung pada pengelolaan anggaran dana desa.
Jika sebelumnya dana desa digunakan pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur dan belanja rutin lainnya secara langsung, namun sekarang sebagian besar anggaran tersebut direalokasikan untuk mendukung pembentukan dan penguatan KDMP.
Baca Juga:MBK Ventura Garut Salurkan CSR Rp50 Juta Sambut RamadhanJelang Ramadhan 2026, Pemkab Garut Pastikan Stok Aman Meski Harga Bapokting Merangkak Naik
Realokasi anggaran itu, kata dia, menyebabkan sejumlah program pembangunan rutin desa tidak bisa direalisasikan pada tahun 2026. Pasalnya, porsi dana desa yang dipindahkan untuk pembangunan KDMP terbilang cukup besar.
Di tengah kondisi tersebut, Syakur menilai bahwa tantangan terbesar tidak cuma soal teknis anggaran, namun juga persepsi publik. Ia menilai, tidak semua masyarakat memahami kondisi riil keuangan desa setelah adanya kebijakan baru ini.
Di sisi lain, masyarakat bisa saja beranggapan jika besaran dana desa tetap sama, sementara pembangunan yang terlihat justru berkurang drastis.
Situasi seperti itu, menurutnya berisiko menimbulkan prasangka negatif terhadap pemerintah desa. Tidak menutup kemungkinan, akan ada tudingan korupsi atau anggapan bahwa kepala desa tidak mampu merealisasikan janji politiknya akibat perubahan alokasi belanja tersebut.
“Tantangan Kepala Desa sekarang ini tentu akan jauh lebih berat,” ujar Abdusy Syakur, ketika menghadiri acara kuramasan di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Rabu (11/2/2026).
Meski demikian, Syakur berupaya menenangkan para kepala desa di Kabupaten Garut. Ia menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi situasi ini sendirian, mengingat kebijakan pemerintah pusat terkait KDMP diberlakukan secara nasional.(Feri)