Didit menjelaskan, sebelumnya Disdukcapil Garut telah meraih predikat tersebut, dan pada 2026 pihaknya kembali mengajukan RSUD Dr. Slamet serta DPMPTSP, disusul puskesmas lain, dengan target diatas 50% dari Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang meraih WBK dan WBBM.
“Sehingga pada gilirannya nanti, target sampai dengan tahun 2029 mudah-mudahan bisa di atas 50% dari UKPP kita mendapatkan peringkat WBK dan WBBM. Ini penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Melalui Menpan RB,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, mengungkapkan bahwa ini penghargaan pertama untuk Fasilitas Kesehatan atau unit kesehatan dibawah Dinas kesehatan Garut.
Baca Juga:Mobil Triton Terjun ke Jurang Sedalam 6 Meter di Bungbulang, Empat Orang Luka RinganHanya 4 Langkah! Ubah Foto Biasa Jadi Estetik dengan Prompt AI Stylish
Menurutnya, ini harus menjadi contoh untuk UPT lain yang harus dilaksanakan, untuk memberikan pelayanan anti korupsi.
“Dan menjadi contoh juga bagi unit kerja yang lainnya yang memang sebetulnya itu adalah prinsip yang harus dilaksanakan oleh semua unit kerja, untuk memberikan pelayanan yang memang bebas dari korupsi,” kata Leli.
Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan ini hasil kinerja semua, dan membutuhkan proses waktu yang lama, sehingga berharap kedepan semakin banyak yang mendapatkan predikat tersebut.
“Kita berharap kedepan juga ada semakin banyak lagi. Jadi contoh yang best practice yang baik buat yang lain,” tutup Syakur. (Rizka)