GARUT – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Garut, menyoroti satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Syakur-Putri dalam memimpin Kabupaten Garut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturohman, mengatakan bahwa sebagai parpol pengusung pihaknya berharap seluruh visi-misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Garut bisa terwujud.
“Satu tahun kepemimpinan kita sebagai partai politik pengusung ya tentu berharap semua cita-cita, visi-misi dan program yang menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Garut itu bisa benar-benar terwujud dan kita sebagai partai politik juga dan posisi penyeimbang kita ingin dalam posisi mengawasi, mencermati dan memberikan kritik-kritik dan dukungan ide gagasan yang produktif untuk masyarakat Garut,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor DPRD Garut, Senin 9 Februari 2026.
Baca Juga:Update Operasi SAR Korban Longsor Cisarua: Total 99 Bodypack Dievakuasi hingga Hari Ke-17Jagung Lahan Binaan Polri Tumbuh Subur, Polsek Kadungora Intensifkan Pendampingan Petani
Ia menyebutkan, pihaknya akan memberi beberapa gagasan atau ide, jika diperlukan dalam membangun Garut selama 5 tahun kedepan.
“Jika masih ada kekurangan ataupun misalkan ada aspirasi dari masyarakat kita akan sampaikan apalagi kita udah ketemu Pak Bupati dan Bu Wakil kemarin juga jadi untuk ke depan kalaupun kita perlu komunikasi dan memberi masukan apapun kita tidak akan segan-segan untuk sampaikan kepada pemerintah gitu-gitu aja,” sebutnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Garut, Dedi Hasan Bachtiar, berharap agar fungsi legislasi yaitu DPRD sebagai pengawasan, artinya pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang di dalamnya ada pelaksanaan pemerintahan, reformasi birokrasi, pelaksanaan dari program pembangunan yang bersifat berorientasi kepada masyarakat, harus ada manfaat dan dampak yang jelas terhadap masyarakat, baik itu dari sisi ekonomi, kesehatan, indeks pembangunan manusia, pendidikan,” harapnya.
Menurut Dedi Hasan, pengawasan tersebut agar memastikan bahwa seluruh pelaksanaan APBD maupun bersifat sosial kemasyarakatan agar tepat sasaran, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Agar memastikan pada setiap pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan APBD, pelaksanaan kemasyarakatan, yang bersifat sosial kemasyarakatan, kita pastikan bahwa DPRD mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan ini, supaya baik, tepat sasaran, berhasil guna, dan bermanfaat tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.