Padahal, kata Yudha, almarhumah ibu Atin Herliatin yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga yang rutin mengirimkan uang untuk biaya kontrakan rumah dan kebutuhan sehari hari.
“Ironisnya, emak Entit Kartini dikategorikan desil 6-10 sehingga tak mendapatkan komponen bansos pemerintah pusat,” kata Yudha.
Mengkaji kondisi ini, ia berharap Pemerintah Kabupaten Garut bisa segera turun tangan secara konkret untuk membantu warga yang terdampak ketidakakuratan data tersebut, termasuk Emak Entit Kartini dan Bias Setyaning Nagrama yang merawat neneknya.
Baca Juga:Mengenal SD Favorit di Garut, Rujukan Orang Tua untuk Pendidikan Dasar Berkualitas Jangan Anggap Sepele! Flu dan DBD Mengancam Saat Musim Pancaroba, Ini Solusinya
“Mereka harus dapat bantuan janji bupati dua juta per KK. Kemudian juga kepala daerah harus menggerakkan program yang ada di beberapa SKPD untuk membantu mereka,” harapnya.
Di samping peran pemerintah darah, ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor agar bantuan bisa didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Harapan saya juga Kemensos bisa memberikan bantuan kepada mereka,” ucapnya.
Ia menambahkan, pendanaan dari program CSR serta dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan juga bisa menyentuh langsung warga seperti Bias, Emak Apong, dan Emak Entit Kartini yang selama ini luput dari bantuan akibat ketidaktepatan data DTSEN.(Feri)