GARUT — Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 tingkat kecamatan, Selasa (27/1/2026).
Yudha menghadiri musrenbang di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Leles, Kadungora, dan Banyuresmi yang dipusatkan di STAI Siliwangi, Desa Haruman, Kecamatan Leles. Ia juga menghadiri musrenbang di Kecamatan Tarogong Kaler yang digelar di PGRI Tarogong Kaler.
Dalam kegiatan tersebut, Yudha menyampaikan pandangannya terkait arah perencanaan pembangunan daerah ke depan. Ia menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan perencanaan yang fokus pada program-program prioritas, bukan sekadar menjadi wadah menumpuk daftar aspirasi tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga:Ahab Sihabudin Ajak Partisipasi dan Gotong Royong Sukseskan Koperasi Merah PutihPengurus Baru PHRI Garut Dilantik, Bupati Dorong Sinergi Bangun Pariwisata
Setiap usulan yang diajukan dalam musrenbang, menurutnya, harus benar-benar memberikan dampak luas bagi kepentingan masyarakat.
“Musrenbang harus melahirkan usulan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan realistis untuk direalisasikan,” ujarnya.
Yudha menjelaskan bahwa saat ini kemampuan fiskal Kabupaten Garut tengah terbatas. Selain itu, dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan harus lebih cermat, selektif, dan inovatif dalam menyusun rencana pembangunan.
Ia juga mendorong agar usulan program difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak dan strategis.
Tak hanya itu, Yudha mengingatkan Pemerintah Kabupaten Garut agar aktif mencari sumber pembiayaan alternatif, salah satunya melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha besar yang beroperasi di wilayah Garut.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya inovasi dari Pemkab Garut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penguatan PAD menjadi kunci agar lebih banyak usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan dapat diakomodasi dalam APBD.
“Saya meminta seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, hingga pemerintah desa, untuk bersama-sama membantu Pemkab Garut meningkatkan PAD. Jika PAD meningkat, ruang fiskal akan lebih longgar dan aspirasi masyarakat bisa lebih banyak diwujudkan,” ujarnya. (Feri Citra Burama)