GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Garut tahun 2026 itu di angka Rp4,6 triliun.
Menurutnya, total APBD Garut tahun 2026 itu Rp4,6 triliun tersebut sudah termasuk camat dan kepala desa, dan akan dipublikasikan ke masyarakat.
“Sekarang itu 4,6, ya semua ada di situ, kapan-kapan nanti saya akan jelaskan semuanya ya, nggak masalah,” ujarnya.
Baca Juga:Catat! Jadwal Libur Sekolah 2026, Ramadan dan Lebaran Diperkirakan Maret5 Rekomendasi HP Gaming Rp2 Jutaan Terbaik Awal 2026, Performa Ngebut!
Ia menjelaskan, bahwa APBD meliputi berbagai aspek, dari mulai pendapatan belanja daerah hingga pengeluaran anggaran.
“Saya jelaskan APBD itu kan ada sisi pendapatan, sisi belanja, pendapatan apa saja, ada PAD di situ, ada transfer ke daerah juga di situ, ada lain-lain. Juga ada pengeluaran apa saja, nanti kan saya jelaskan seperti apa,” jelasnya.
Maka dari itu, kata Syakur, terkait mempublikasikan APBD ini menjadi atensi pemerintah agar mengatur keuangan dengan baik. Namun, APBD ialah keputusan bersama dengan DPRD.
“Dan ini kan jadi profil tentang bagaimana pemerintah itu mengatur keuangannya. Cuman saya sampaikan bahwa APBD itu bukan keputusan bupati, itu adalah keputusan bupati beserta DPRD, nah ini harus dimaknai seperti itu. Jadi jangan selalu seolah-olah ke Bupati,” katanya.
Ia menyampaikan, APBD ada beberapa hal pendekatan yang dilakukan, dan melalui hasil reses para anggota DPRD, yang input dari reses tersebut akan diajukan.
“Karena kan di APBD itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah maintenance teknokrat, bottom-up. Dan juga dia aspirasi dari para anggota Dewan yang sesuai dengan hasil mereka melakukan reses, dan kalau reses kan udah input ya, jadi diajukan oleh kita,” ungkapnya.
Sehingga, menurut Syakur, ada beberapa hal juga yang harus didiskusikan bersama untuk penggunaan APBD nanti, baik untuk infrastruktur, pembangunan sekolah yang rusak, dan perspektif lain.
Baca Juga:5 Motor Matic Paling Irit BBM Terbaru 2026, Cocok untuk Kerja dan KuliahJalur Rel Wilayah Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta Berangsur Pulih, KAI Daop 2 Bandung Lakukan Penyesuaian
“Nah disitulah kita ada kompromi-kompromi dimana kadang-kadang kita ingin infrastruktur, tapi juga ada orang yang ingin sekolahnya dibantu, berarti kan ada perbedaan-perbedaan perspektif yang harus disamakan, ada kompromi disitu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ini menjadi kewajiban konsistual Pemkab agar masyarakat berhak mengetahui terkait APBD.