GARUT – Video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap warga oleh keluarga Kepala Desa (kades) di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, beberapa waktu lalu viral di media sosial.
Peristiwa tersebut bermula setelah Holis membuat konten mengenai kondisi jalan rusak di wilayahnya, yang kemudian memicu reaksi keras dari pihak keluarga kades.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyatakan telah mengambil langkah-langkah penanganan. Pada hari ini, rencananya akan dilakukan pertemuan antara Kepala Desa Panggalih dengan warga yang bersangkutan, Holis, sebagai upaya awal mediasi.
Baca Juga:Tanggapi Penganiayaan di Santolo, Bupati Garut: Ada Ketidakpahaman soal RetribusiEmak Titi, Lansia Miskin Ekstrem dan Lumpuh di Garut Kota Tak Dapat Bantuan Apapun
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Garut juga turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.
“Jadi hari ini ada pertemuan antara kepala desa dengan kang Holis, tapi saya belum dapat laporannya. Tapi hari ini katanya ada upaya untuk memediasi mereka, dan juga inspektorat sudah turun,” ujar Syakur, Selasa (6/12).
Terkait kondisi jalan rusak di Desa Panggalih, Syakur mengakui, bahwa persoalan infrastruktur khususnya jalan desa, masih menjadi pekerjaan besar di Kabupaten Garut.
Ia menyebutkan, bahwa dari total sekitar 4.000 kilometer jalan di Garut, kurang lebih 2.000 kilometer berada dalam kondisi rusak dan rusak parah, dan sebagian besar merupakan jalan desa.
“Saya juga tanya mereka pernah dapat bantuan di 2024 yang jalan itu, saya engga tau darimana. Yang pasti ada bantuan bantuan dari pemerintah kalau tidak salah dari provinsi, kalau 2025 tidak ada kegiatan,” ucapnya.
Meski begitu, Syakur mengatakan, bahwa pihaknya terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan. Pada tahun 2026, Pemkab merencanakan pembangunan di tiga lokasi di Kecamatan Cisewu dengan nilai sekitar Rp 2,8 miliar.
Selain itu, pemkab juga mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi Jawa Barat untuk ruas jalan Pamalayan ke arah selatan dengan nilai sekitar Rp 20 miliar.
Baca Juga:Petani Tembakau Terpinggirkan Adukan Temuan Bansos DBHCHT ke DPRD GarutSoal Insiden Santolo, Pemkab Garut Tegaskan Penarikan Retribusi Resmi dan Legal
“Jadi kita mengusahakan 3 komponen, pertama dari Kabupaten Garut tahun ini ada Rp 2,4 milyar itu juga di Cisewi, di Panggalih juga. Ada juga dari IJD itu dari kementerian PU, ada juga dari provinsi Jawa Barat, jadi memang di kroyok sama semuanya,” imbuhnya.