Khususnya terkait persoalan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Nanti setelah ada tim khusus, kita akan berangkat ke BGN bersama-sama. Kita minta waktu untuk menjelaskan semuanya secara menyeluruh. Saya yakin mereka akan menerima karena tujuan kita baik,” tambahnya.
Syakur berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa dapat terus terjalin secara aktif.
Baca Juga:Kades dan Perangkat Desa Geruduk DPRD Garut, APDESI Soroti Dana Desa hingga MBGRumah Wangsih Janda Tua di Leles Ludes Terbakar, Yudha Anggota DPRD Garut Minta Pemkab Berikan Bantuan
Namun ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara instan, sehingga diperlukan pertemuan rutin dan komunikasi intensif, termasuk melalui pertemuan daring.
“Ada keinginan untuk komunikasi yang lebih intens. Kita jadwalkan tiga bulan sekali untuk rapat, dan di luar itu komunikasi bisa dilakukan melalui Zoom. Kami memang belum bisa setiap hari turun ke desa, tetapi komunikasi tidak harus selalu tatap muka,” ucapnya.
Di sisi lain, ia mengaku terkejut setelah mengetahui adanya dugaan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tidak sesuai ketentuan atau abal-abal, yang diduga memanfaatkan kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Temuan tersebut akan disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional.
“Kami juga kaget, ternyata sudah ada kemungkinan pemain rente. Ada dugaan koperasi abal-abal yang memanfaatkan kewajiban SPPG. Ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam aturan hukum. Karena itu, aspirasi dan harapan masyarakat Garut akan kami sampaikan langsung ke pemerintah pusat, khususnya ke BGN,” tutup Syakur. (Muhamad Rizka)